STOCKWATCH.ID (BANDUNG) – Pemerintah resmi menempatkan dana Rp200 triliun di perbankan nasional melalui Bank Indonesia pada Jumat, 12 September 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/2025 dengan tujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil.
Empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat porsi terbesar. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI masing-masing mendapat Rp55 triliun. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN memperoleh Rp25 triliun. Sementara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI menerima Rp10 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan dana tersebut bukan dana darurat. Dana berasal dari kas pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia. Dengan dialihkan ke bank komersial, dana bisa segera berputar dalam bentuk kredit ke masyarakat.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan dana Rp25 triliun sudah masuk ke rekening Giro Wajib Minimum (GWM) BTN di Bank Indonesia. Namun dana itu tidak bisa langsung digunakan.
“Dana Rp25 triliun, ini sudah ada di rek GWM di BI. Tapi kagak bisa disentuh kalau gak ada ekspansi kredit. Baru bisa kita ambil duitnya setelah kita cairkan kredit,” kata Nixon dalam acara media gathering BTN 2025 di Bandung, Jumat (19/9/2025).
Nixon menekankan sistem pencairan dana ini berjalan seperti reimbursement. “Kalau kita baru dapet kredit Rp1 triliun, hanya boleh cairkan Rp1 triliun,” ujarnya.
Setelah mencairkan kredit, BTN diwajibkan melaporkan perkembangan penggunaan dana secara bulanan ke Kementerian Keuangan. Selain itu, penggunaan dana juga diawasi auditor internal pemerintah. “Dan ini diaudit langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tambah Nixon.
Director Treasury & International Banking BTN, Venda Yuniarti, menjelaskan mekanisme penyaluran dana tersebut. Menurutnya, uang sudah ditempatkan di GWM BTN di Bank Indonesia, namun baru bisa digunakan jika kredit benar-benar cair.
“Uang sudah di kita, tapi uang itu akan keluar dari GWM kami untuk bisa masuk jadi liquiditas real kami setelah kreditnya cair. Jadi gak bisa sekarang langsung jadi liquiditas kami. Jadi benar-benar making dengan kreditnya,” jelas Venda.
Ia menambahkan prioritas penyaluran dana diarahkan ke sektor riil sesuai aturan pemerintah. “Prioritasnya sekarang sesuai dengan PMKnya hanya disebutkan sektor riil saja. Nah detailnya Menteri Ekonomi sedang mendetailkan. Yang kita harapkan akan segera keluar nih,” ujarnya.
Venda menilai penempatan dana pemerintah ini akan membantu menurunkan biaya dana perbankan. Menurutnya, adanya tambahan likuiditas akan memengaruhi pasar kredit. “Ada duit Rp200 triliun yang harganya segitu. Mereka akan mencoba bergerak turun. Mungkin tidak langsung di level yang sama. Tapi pelan-pelan mungkin cost of fund nya akan turun ke situ,” tuturnya.
Kebijakan ini diharapkan bisa mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif dan memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi.
