STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) akhirnya memberikan klarifikasi terkait rencana akuisisi oleh perusahaan asal Tiongkok, Ningbo Lixing Enterprise Management Co., Ltd. (NLEM).
Corporate Secretary KOKA, Muhammad Fikri Azkiya, menegaskan rencana akuisisi yang sebelumnya disampaikan masih sebatas pembahasan. “Rencana akuisisi yang Perseroan sampaikan masih dalam tahap rencana dan pembahasan lebih lanjut dan sampai hari ini belum memiliki dasar hukum yang bersifat mengikat,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di laman Bursa, dikutip Kamis (25/9/2025).
Fikri menjelaskan, NLEM hingga kini belum memiliki saham KOKA baik secara langsung maupun tidak langsung. Rencana akuisisi sebesar 63,5% saham yang pernah disampaikan juga masih bersifat tentatif. “Jumlah akhir yang akan diakuisisi oleh NLEM masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut oleh Perseroan dan NLEM,” katanya.
KOKA memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku, termasuk regulasi pasar modal. Manajemen juga menegaskan, keberadaan NLEM tidak otomatis menggantikan pengendali lama. Mengacu pada prospektus penawaran umum saham 3 Oktober 2023 dan surat pernyataan pengendali 29 Agustus 2023, pengendali utama KOKA saat ini adalah Gao Jing.
“Dengan ini kami klarifikasi bahwa kehadiran NLEM tidak serta merta sebagai pengendali baru tunggal menggantikan pengendali lama, melainkan hadir bersama dengan pengendali lama yang telah ada,” terang Fikri.
Ia menambahkan, jika rencana akuisisi disetujui oleh Bursa Efek Indonesia maupun otoritas lain, maka pemilik manfaat dan pengendali perseroan akan tetap dipegang bersama oleh Gao Jing dan NLEM. NLEM juga menyatakan kesediaannya untuk mengikuti ketentuan lock up sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017.
KOKA menegaskan, kesepakatan final baru akan tercapai jika sudah mendapat persetujuan dari otoritas terkait, termasuk BEI dan OJK. “Perseroan dan NLEM memahami dan setuju bahwa proses akuisisi ini akan bisa diselesaikan dengan baik setelah mendapatkan persetujuan dari pihak dan/atau badan otoritas terkait,” tutup Fikri.
