STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Direksi PT Acset Indonusa Tbk (ACST) dan Direksi PT Eka Jaya Kridatama (EJK), serta Direksi DEME Singapore PTE LTD (DEME) telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (PJBB) pada 20 Oktober 2025.
Kadek Ratih Paramita Absari, Corporate Secretary ACST dalam keterangan tertulis, Selasa 21 Oktober 2025 mengatakan, perjanjian tersebut sehubungan dengan rencana ACST menjual 400 lembar saham seri A yang mewakili 23,53% saham Perseroan dalam DII kepada Eka Jaya Kridatama (EjK) senilai Rp20 miliar.
Setelah penandatanganan perjanjian ini, menurut Kadek, baik Perseroan dan EJK, akan menggunakan usaha yang wajar untuk melakukan pemenuhan persyaratan pendahuluan (condition precedents).
Adapun tanggal akhir penyelesaian akan jatuh paling lambat pada tanggal 22 Oktober 2025 atau pada waktu lain yang disepakati oleh masing-masing pihak dalam Transaksi.
“Tujuan transaksi ini adalah untuk memfokuskan kegiatan usaha Perseroan pada bidang usaha konstruksi,” tulis Kadek dalam keterangan tertulisnya. Dia melanjutkan, transaksi ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan Perseroan.
Kadek menegaskan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Hingga pukul 10.20 WIB perdagangan seri pertama di Bursa Efek Indonesia, Selasa 21 Oktober 2025, saham ACST terpantau naik 0,75% menjadi Rp134 per unit, dibanding sehari sebelumnya. Jika dibandingkan antara harga awal Oktober sebesar Rp146 per unit, maka saham ACST telah turun sebesar 8,2%.
PT Dredging International Indonesia (DII), didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perusahaan ini bergerak di bidang pengerukan dan reklamasi lahan untuk pengembangan infrastruktur maritim, pelabuhan, dan pembangunan wilayah baru. (konrad)
