STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya keamanan siber di industri pasar modal Indonesia. Isu ini kian marak terjadi belakangan ini. Regulator meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan digital.
Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menyampaikan hal tersebut. Pernyataan ini ia ungkapkan dalam konferensi pers penutupan perdagangan tahun 2025 di Gedung BEI, Selasa (30/12/2025).
Eddy menegaskan kesadaran pelaku industri harus ditingkatkan. Keamanan siber tidak bisa diabaikan begitu saja seiring dinamika perkembangan teknologi. Serangan siber biasanya menyasar celah terlemah dalam sebuah sistem. Celah ini bisa berada pada sistem perusahaan efek maupun kelalaian nasabah.
“Jadi ya kita dengarlah berita akhir-akhir ini ya, memang cyber security sedang menjadi isu yang cukup marak ya di industri pasar modal ya. Jadi memang awareness dari pelaku kita itu memang harus ditingkatkan, bahwa cyber security itu memang bukan suatu hal yang bisa kita abaikan,” ujar Eddy.
Ancaman ini tidak hanya tertuju pada pelaku usaha. Nasabah atau investor juga memiliki peran vital dalam menjaga keamanan data.
“Tapi kalau kita bicara cyber security tidak hanya dari pelaku, pelakunya saja yang harus memperkuat diri, tapi dari sisi nasabah atau investornya juga. Karena serangan-serangan siber itu kan dia akan menyerang ke hal-hal yang lemah ya. Bisa dari sistem di perusahaan efek atau perusahaan sekuritas, tapi bisa dia menyerang dari sisi nasabah atau investornya yang lemah dalam menjaga credential dia atau menjaga user ID dan password dia,” lanjutnya.
Sebagai langkah mitigasi, OJK telah menerbitkan aturan baru. Regulasi tersebut tertuang dalam POJK Nomor 13 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan perusahaan efek menerapkan manajemen risiko teknologi informasi yang ketat.
“Nah, kita juga sudah mencoba dari sisi OJK ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengeluarkan POJK 13 Tahun 2025 yang di dalamnya kita menekankan kepada perusahaan efek agar mengatur mengenai penerapan manajemen risiko di sektor teknologi informasi. Jadi kita tekankan lagi di situ bahwa perusahaan sekuritas itu harus memiliki kebijakan terkait manajemen risiko di teknologi informasi,” tegas Eddy.
Selain regulasi, OJK gencar melakukan edukasi dan kolaborasi. Investor diminta mewaspadai modus kejahatan seperti phishing dan social engineering. Data-data pribadi dilarang keras untuk dibagikan kepada pihak lain.
OJK juga mendorong perusahaan sekuritas untuk bergabung dengan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Wadah ini berfungsi sebagai pusat pertukaran informasi terkait penipuan di sektor keuangan.
“Kami juga selalu mengingatkan agar perusahaan sekuritas yang mungkin akhir-akhir ini marak menjadi korban serangan siber untuk bergabung dalam Indonesia Anti-Scam Center. Jadi di IASC itu merupakan satu wadah bagi seluruh pelaku sektor keuangan untuk bergabung dan bisa saling sharing kalau dia terkena scam atau nasabahnya terkena scam, nah di situ bisa dilakukan sharing informasi, dan mungkin bahkan sampai pada tahapan bisa memblokir satu rekening yang dianggap mencurigakan,” jelas Eddy.
Eddy menekankan pentingnya kerja sama semua pihak. Keamanan sistem yang kuat dari perusahaan sekuritas akan sia-sia jika nasabah tidak hati-hati.
“Jadi intinya kalau dari kami OJK menekankan bahwa keamanan siber itu hal yang penting, yang harus diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya dari satu sisi, misalnya perusahaan sekuritas saja, tapi dari nasabah, investor, dan masyarakat sendiri juga harus memperhatikan. Karena percuma juga kalau perusahaan sekuritas sudah cukup ketat keamanan sibernya cuman dibobol di nasabahnya yang bisa ketahuan user ID dan password-nya,” pungkasnya.
