STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait industri keuangan. Kepala Negara menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Langkah ini bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pasar keuangan yang lebih sehat. Airlangga menjelaskan reformasi mencakup perubahan struktural secara menyeluruh. Salah satu poin utamanya adalah pelaksanaan demutualisasi bursa.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan likuiditas transaksi saham di bursa. Batas minimum saham publik atau free float akan dinaikkan menjadi 15%. Angka ini disesuaikan dengan standar bursa global.
Selain itu, aturan mengenai transparansi pemilik manfaat atau beneficial ownership akan diperketat. Kejelasan afiliasi pemegang saham menjadi prioritas dalam kebijakan baru ini. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah praktik yang merugikan investor publik.
Airlangga menekankan pentingnya menciptakan pasar modal yang transparan dan berintegritas. Kebijakan ini diharapkan membuat bursa Indonesia sejajar dengan pasar modal modern internasional.
“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/01).
Ia juga menambahkan arah kebijakan ini demi kepentingan pasar yang lebih luas. “Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas,” tegasnya.
Informasi tersebut disampaikan dalam sesi doorstop di Lobby Utara, Wisma Danantara, Sabtu (31/01) malam. Sejumlah pejabat tinggi turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut.
Tampak hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hadir pula CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani serta Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengirimkan perwakilannya. Di antaranya Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Selain itu, hadir Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi. Pihak bursa diwakili oleh Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
