STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah berkomitmen penuh meningkatkan lifting serta produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Langkah ini tetap menjadi prioritas meski capaian lifting minyak bumi tahun 2025 sudah menembus 605,3 ribu barel. Angka tersebut tercatat melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan senjata utama untuk mengoptimalkan lifting migas. Pemerintah bakal menerapkan teknologi lanjutan pada sumur migas eksisting. Teknologi tersebut meliputi Enhanced Oil Recovery (EOR), fracking, hingga horizontal drilling.
“Untuk meningkatkan lifting, mau tidak mau, harus kita suntik dengan teknologi. Sumur-sumur yang sudah lama ini kita suntik pakai teknologi, nggak ada cara lain. EOR salah satunya,” ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Jumat (13/2/2026).
Bahlil menyadari penerapan teknologi canggih ini sering terkendala masalah keekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fleksibilitas skema kontrak kerja sama bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Kini, KKKS bebas memilih skema kontrak kerja sama yang paling sesuai. Opsinya adalah skema Gross Split atau Cost Recovery. Kebijakan ini menjadi jalan tengah demi menjaga keberlanjutan produksi migas dan ketahanan energi nasional.
Menurut Bahlil, kegiatan negara tidak boleh hanya mengejar keuntungan. Negara harus fokus melayani kebutuhan masyarakat luas.
“Negara itu tidak hanya bicara tentang berapa profit, negara itu nggak boleh bicara hanya profit oriented. Tapi negara juga harus bicara tentang pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan. Kita ini melayani rakyat, bukan profit oriented. Kalau ada profit itu sunnatullah. Itu multiplier effect gitu,” tegas Bahlil.
Strategi kedua adalah mendorong pengelolaan sumur-sumur tua yang sudah tidak beroperasi (idle well). Saat ini, terdata ada 6.305 sumur idle yang memiliki potensi hidrokarbon. Sebanyak 787 sumur dapat diaktifkan kembali dan 3.972 sumur berpotensi untuk dikerjasamakan.
Upaya ini sangat penting untuk menambah produksi minyak Indonesia secara signifikan. Selain itu, Pemerintah mempercepat realisasi proyek yang sudah menyelesaikan Plan of Development (POD) namun belum berproduksi.
Bahlil menegaskan Pemerintah akan menindak tegas KKKS yang lambat memulai pekerjaan. Izin yang sudah dikantongi harus segera dijalankan menjadi aksi nyata di lapangan.
Sebagai visi jangka panjang, eksplorasi potensi migas di wilayah Indonesia Timur terus dipacu. Pemerintah menawarkan 110 blok migas potensial untuk digarap oleh KKKS. Skema kerja sama dan insentif yang ditawarkan pun dipastikan akan jauh lebih menarik bagi investor.
