STOCKWATCH.ID (WASHINGTON DC) – Gejolak politik dalam negeri Amerika Serikat (AS) memberikan kejutan besar bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Mahkamah Agung AS resmi membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang baru saja disepakati Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto.
Hanya berselang sehari setelah penandatanganan perjanjian bersejarah, peta perdagangan dunia berubah drastis. Mahkamah Agung AS pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat menilai kebijakan tarif sepihak Trump ilegal melalui pemungutan suara 6 berbanding 3.
Presiden Prabowo Subianto memberikan respons tenang menyikapi dinamika hukum di Negeri Paman Sam tersebut. Ia menegaskan Indonesia akan terus memantau situasi sembari menghormati kedaulatan hukum Amerika Serikat.
“Ya kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat ya kita lihat perkembangannya ya,” ujar Presiden Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.
Sebelumnya, kedua pemimpin negara telah menyepakati perjanjian bertajuk “Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance”. Pertemuan bilateral yang berlangsung selama 30 menit di Washington DC itu membuahkan penurunan tarif perdagangan yang sangat signifikan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut diplomasi Presiden Prabowo berhasil menurunkan tarif dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Capaian konkret ini awalnya dirancang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia yang mendapatkan tarif 0%. Produk tersebut meliputi sektor pertanian hingga industri kelas berat.
“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri. Antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen,” ucap Airlangga.
Meski kebijakan tarif global Trump dibatalkan, Airlangga menilai posisi Indonesia masih cukup menguntungkan. Pemerintah Indonesia meminta agar tarif 0% yang sudah disepakati tetap berlaku dan tidak ikut dibatalkan oleh putusan tersebut.
Airlangga menjelaskan beberapa produk pertanian memiliki payung hukum berupa Executive Order yang berbeda. Hal ini membuat peluang tarif nol persen untuk komoditas seperti kopi dan kakao tetap terbuka lebar.
“Alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10% tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap,” tegas Airlangga.
Pemerintah kini menanti kepastian lebih lanjut dalam 60 hari ke depan. Fokus utama tetap pada pengamanan rantai pasok elektronik, CPO, tekstil, hingga alas kaki agar tetap mendapatkan akses pasar yang kompetitif.
Di sisi lain, Seskab Teddy Indra Wijaya melihat sisi positif dari putusan Mahkamah Agung AS tersebut. Secara perhitungan matematis, jika tarif global turun menjadi 10%, hal itu justru lebih menguntungkan dibandingkan kesepakatan awal sebesar 19%.
Teddy menegaskan Indonesia sudah berada dalam posisi siap tempur menghadapi segala skenario. Diplomasi langsung yang dilakukan Presiden Prabowo menjadi modal kuat bagi Indonesia di kancah perdagangan internasional.
“Intinya kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” pungkas Teddy.
Kini, pelaku usaha dan pemerintah akan terus mencermati dampak jangka panjang dari pembatalan tarif tersebut. Indonesia tetap optimis bahwa kerja sama dengan Amerika Serikat akan tetap memberikan keuntungan besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
