STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah mempertegas komitmen untuk memperkuat integritas pasar modal nasional. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam. Upaya ini menjadi prioritas di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Pemerintah ingin memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat.
“Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04% di kuartal ketiga,” ujar Airlangga di hadapan awak media.
Airlangga memaparkan sejumlah data pendukung kekuatan ekonomi nasional. Tingkat inflasi masih berada dalam rentang APBN. Cadangan devisa hingga Desember mencapai USD156,5 miliar atau setara 6,2 bulan impor.
Defisit fiskal juga masih terjaga di bawah batas 3%. Sektor perbankan menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan kredit 9,6%. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh double digit sebesar 13,83%.
Sisi permodalan pun dinilai sangat tangguh. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) berada di level 25,87%. Airlangga juga menekankan rasio utang terhadap PDB masih aman di bawah batas 60%.
“Dana pihak ketiga masih double digit 13,83%. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60%,” kata Airlangga.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Tampak pula CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwakili Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
Selain itu, hadir Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi. Jajaran Bursa Efek Indonesia (BEI) diwakili oleh Direktur Jeffrey Hendrik serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.
Penjelasan pemerintah ini muncul setelah gejolak besar melanda pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan mundur dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026). Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kondisi pasar selama dua hari terakhir.
“Saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia,” ucap Iman dalam keterangan singkatnya.
Gelombang pengunduran diri merembet ke otoritas tertinggi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar resmi melepas jabatannya. Langkah serupa diambil oleh Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, I.B. Aditya Jayaantara.
Tak berselang lama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara turut menyatakan mundur. Seluruh pimpinan tersebut kompak meninggalkan kursi kepemimpinan sesuai prosedur UU P2SK.
“Pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab moral,” tulis Mahendra Siregar dalam siaran pers resminya.
Sentimen negatif pasar dipicu oleh laporan MSCI. Lembaga tersebut menyoroti masalah transparansi dan mekanisme free float saham di Indonesia. MSCI mengancam menurunkan posisi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.
Kabar tersebut memicu kepanikan investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 8%. Kondisi ini memaksa dilakukannya penghentian perdagangan sementara (trading halt) selama dua hari berturut-turut.
