STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tengah mengebut perbaikan struktur data kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi dan memperkuat integritas pasar.
Samsul Hidayat, Direktur Utama KSEI, menjelaskan perkembangan terbaru terkait keterbukaan informasi tersebut. Salah satu poin utamanya adalah penyediaan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%.
Selama ini, aturan keterbukaan informasi hanya mencakup kepemilikan saham di atas 5%. KSEI memastikan secara struktur data sudah siap menyajikan informasi yang lebih mendalam tersebut.
Draf keputusan terkait aturan ini sedang didiskusikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut nantinya akan digabungkan dengan data milik Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dipublikasikan.
“Secara struktur data sudah siap dan tentunya sudah dikomunikasikan dengan Bapak dan Ibu di OJK,” ujar Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Selain itu, KSEI sedang melakukan klasifikasi ulang terhadap investor. Kategori investor dalam struktur SID akan dikembangkan dari 9 kategori menjadi 28 sub-kategori. Perubahan ini akan menyediakan informasi kepemilikan yang lebih rinci dan akurat.
KSEI mencatat ada sekitar 35 ribu SID yang harus ditambahkan klasifikasinya. Hingga 6 Februari 2026, progres pengumpulan data dari Anggota Bursa dan Bank Kustodian sudah mencapai 6,59%.
KSEI terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh partisipan pasar. Sejauh ini, sambutan dari Anggota Bursa maupun Bank Kustodian dinilai sangat positif. Mereka bersedia bekerja sama mendukung program pembersihan data ini.
Terkait kebijakan baru free float, KSEI juga telah melakukan asesmen mendalam. Porsi saham publik akan didorong naik dari 7,5% menjadi 15% secara bertahap. KSEI menyiapkan dukungan sistem jika terjadi akselerasi jumlah saham dari para emiten.
“KSEI sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa men-support pelaksanaan yang berdampak dari peningkatan free float ini,” imbuhnya.
Seluruh rangkaian reformasi ini ditargetkan selesai sebelum akhir April 2026. Upaya besar ini mencakup pula pembentukan Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Satgas tersebut akan memantau dan mendampingi emiten secara berkelanjutan.
