STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera untuk menyediakan solusi pembiayaan rumah bersubsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya BNI untuk mendukung target pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi 20.000 PMI.
Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh BNI, Kementerian PKP, KP2MI, BP Tapera, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara penandatanganan digelar di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang, Jawa Barat, pada Kamis (8/5/2025).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies, serta Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.
“Nota kesepahaman ini merupakan sinergi bersama dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Program BP Tapera dan KPR Sejahtera, sekaligus wujud nyata BNI sebagai bank global yang hadir untuk masyarakat Indonesia di penjuru dunia,” kata Corina Leyla Karnalies dalam keterangan tertulis.
Program ini bertujuan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi PMI, yang selama ini menjadi tantangan bagi banyak pekerja migran.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dengan skema pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan, BP Tapera bersama mitra kerja menghadirkan solusi hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan PMI dan keluarganya.
“Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri,” ujar Heru.
Heru juga menegaskan komitmen BP Tapera untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas.
Pada acara tersebut, dilaksanakan juga akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwakili oleh tiga PMI. Sebanyak 90 PMI lainnya menyaksikan acara tersebut secara daring, termasuk mereka yang berada di Hong Kong dan Taiwan.
Program ini mendapat perhatian luas karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghargai jasa pekerja migran dan memastikan mereka serta keluarganya memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor perumahan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
