STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN menegaskan komitmennya menjadi penyalur terbesar dalam program Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diluncurkan pemerintah. Optimisme ini ditopang oleh kuatnya ekosistem pembiayaan perumahan yang dimiliki BTN, termasuk jaringan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor properti.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN sudah menyiapkan ekosistem lengkap dari hulu ke hilir untuk mendukung pembiayaan perumahan nasional. Menurutnya, kehadiran KPP akan menjadi pendorong baru dalam mempercepat penyaluran pembiayaan, sekaligus membantu pencapaian Program 3 Juta Rumah milik Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah mengidentifikasi ada 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan yang bisa mengakses KPP di BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini,” ujar Nixon usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).
Nixon menjelaskan skema KPP mirip dengan KUR karena memiliki bunga khusus, penjaminan, dan proses yang mudah. KPP terbagi menjadi dua segmen penyaluran, yaitu untuk sisi supply dan demand perumahan.
Untuk sisi supply, developer UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar per debitur dan dapat diperpanjang sampai empat kali dengan total plafon mencapai Rp20 miliar. Sementara di sisi demand, KPP menyediakan plafon hingga Rp500 juta bagi masyarakat yang ingin membeli, merenovasi, atau membangun rumah, ruko, hingga kos-kosan.
Menurut Nixon, limit kredit yang besar dan proses yang sederhana membuat masyarakat semakin mudah memiliki rumah sekaligus menjalankan usaha. “Dengan bunga hanya 6%, program ini diharapkan membantu masyarakat memiliki rumah untuk usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Nixon.
Nixon memperkirakan pada dua bulan terakhir tahun ini, BTN akan menyalurkan KPP tahap awal sekitar Rp2 triliun. “Tahun depan akan kami speed up karena penyaluran KPP juga tentunya akan meningkatkan permodalan sehingga menambah kecepatan developer membangun rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp130 triliun untuk program KPP. Dari jumlah tersebut, Rp113 triliun dialokasikan untuk sisi supply dan Rp17 triliun untuk sisi demand.
“Anggaran tersebut ditargetkan bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat dan mendorong Program 3 Juta Rumah,” tutur Airlangga.
