STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah resmi menyalurkan dana Rp200 triliun ke lima bank nasional pada Jumat, 12 September 2025. Kebijakan ini diputuskan untuk memperkuat likuiditas di perbankan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Empat bank besar yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penerima utama. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) masing-masing mendapat Rp55 triliun. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memperoleh Rp25 triliun, sementara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI menerima Rp10 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana itu bukan dana darurat, melainkan uang pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia. Dengan ditempatkan di bank komersial, dana tersebut bisa diakses untuk kredit sehingga berputar di sistem perekonomian.
Ia juga menekankan perbankan harus menyalurkan kredit secara hati-hati. “Karena perbankan cukup pinter harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman gak hati-hati jadi NPL ya harusnya mereka dipecat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Saat ditanya mengenai risiko rendahnya permintaan kredit, Purbaya menepis anggapan itu. “Siapa bilang? Ada ekonom yang bilang begitu kan? Dia mesti belajar lagi ekonomi,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi serupa pada 2021 saat kredit melambat. Saat itu, pemerintah menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan dan hasilnya pertumbuhan kredit ikut meningkat. “Tahun 2021, semua sama kan. Waktu itu kredit tumbuhnya rendah sekali. Semua orang bilang, kita kredit gak bisa tumbuh sebelum ekonomi membaik. Saya balik. Saya inject uang ke sistem dengan cara tertentu ya. Cukup signifikan M0 tumbuh double digit dalam waktu yang hampir bersamaan, kredit juga tumbuh,” jelasnya.
Menurut Purbaya, teori dasarnya ada pada biaya peluang uang. Jika bunga turun, maka uang beredar lebih mudah masuk ke perekonomian. “Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada. Kan orang yang punya uang jadi nggak sayang belanja lagi. Sementara orang yang punya perusahaan yang mau ekspansi gak takut lagi pinjam uang. Bunganya lebih rendah dari sebelumnya, jadi ini kesempatan untuk berekspansi,” katanya.
Ia menegaskan kebijakan di 2021 sudah membuktikan bahwa sistem akan merespons cepat saat likuiditas masuk ke pasar. “Itu bukti yang nyata. Pada waktu itu kalau Anda rapat ke KSSK, mereka akan bilang kredit gak bisa bagus karena ekonominya belum tumbuh. Saya bilang enak banget kerjanya kalau gitu. Regulator ngapain? Jadi kita balik waktu itu, dan berhasil,” ungkapnya.
Terkait prospek tahun ini, Purbaya menyebut pola perilaku sistem ekonomi biasanya tidak banyak berubah. “Saya gak optimis, tapi biasanya perilaku dari sistem perekonomian gak berubah. Jadi kemungkinan besar responnya akan sama,” ujarnya.
Menurutnya, dampak ke perekonomian bisa terlihat dalam waktu singkat. “Biasanya sih ke ekonominya dua bulan, tiga bulan kelihatan. Tapi kalau perbankan, kredit mestinya satu bulan kelihatan,” kata Purbaya.
Ia menilai saat ini bank sudah gelisah untuk menyalurkan dana. “Market tahu, para pelaku ekonomi tahu, para deposan sudah mulai merasakan. Para pemilik perusahaan sudah merasakan. Pasti jawabannya mau gak kredit? Itu dirasakan oleh pelaku ekonomi keseluruhan. Pelan-pelan atau dengan cepat akan masuk ke sistem perekonomian. Akan membalik arah sentimen semua kita yang tadinya Anda takut-takut. Oh Indonesia gelap. Mungkin sebentar lagi Indonesia terang sedikit lagi. Jadi Anda gak usah takut,” tandasnya.
