STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 turun sekitar 1,11% menjadi sebesar 400,1 miliar dolar AS, dibandingkan sebesar 404,6 miliar dolar AS pada Januari 2023. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh melambatnya ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.
Menurut Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi (BI), secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7% (yoy). Ini lebih dalam daripada kontraksi 2,0% (yoy) pada bulan sebelumnya.
“ULN pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat 192,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4% (yoy) pada Februari 2023.,” jelas Erwin dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
Erwin menjelaskan, perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi. Pemerintah, lanjut dia, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global,” terang dia.
Adapun dukungan tersebut mencakup, antara lain, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,4%). “Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” tegas Erwin.
ULN swasta juga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Februari 2023 sebesar 198,6 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 201,0 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 3,4% (yoy) pada Februari 2023.
Perkembangan tersebut kata Erwin, disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 6,2% (yoy) dan 2,7% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta. “ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta,” imbuhnya.
Ia meyakinkan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat. Ini didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Februari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,9%, sedikit menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,3%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Ini ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN jangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, demikian Erwin, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Hal tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
