STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi pengunduran diri Iman Rachman dari kursi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah tersebut dinilai sebagai wujud komitmen profesionalisme di tengah kondisi pasar modal saat ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi menyampaikan hal ini secara langsung. Pernyataan tersebut keluar dalam keterangan pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
“Pertama-tama kami OJK menghargai keputusan Bapak Iman Rachman ya, untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Keputusan tersebut kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, terhadap kondisi saat ini,” ujar Inarno.
Meski pimpinan tertinggi bursa mundur, OJK menjamin aktivitas perdagangan tetap aman. Inarno memastikan seluruh sistem operasional di BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tetap berjalan normal.
“OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlambangsungan operasional baik itu dari bursa, kliringnya, dan juga KSEI-nya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan pengambilan keputusan strategis serta stabilitas operasional bursa,” jelas Inarno.
Dalam kesempatan tersebut, Inarno juga mengungkapkan langkah strategis OJK untuk menjaga stabilitas pasar. Pimpinan OJK berencana berkantor langsung di Gedung BEI guna mengawal proses reformasi pasar modal secara berkelanjutan.
“Rekan-rekan media yang saya hormati, seperti yang telah kemarin disampaikan oleh Pak Ketua dan juga kami, kami akan berkantor di sini ya, tentunya di OJK dan juga di sini. Dan tentunya kami akan mengambil peran utama reformasi keberlanjutan yang telah kami sampaikan kemarin ini,” tuturnya.
Inarno merinci empat agenda utama yang menjadi prioritas OJK dalam waktu dekat. Fokus pertama berkaitan dengan aturan keterbukaan informasi (disclosure) bagi pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%.
Kedua, OJK mendorong pelaksanaan kebijakan porsi saham publik (free float) minimal 15%. Selain itu, pihak regulator juga tengah berupaya menyelesaikan kendala terkait indeks MSCI sebelum bulan Mei mendatang.
Agenda terakhir mencakup proses demutualisasi bursa serta peningkatan fungsi pengawasan (surveillance) dan penegakan hukum (enforcement).
“Mungkin saya ulang ya, bahwasanya pertama adalah ketentuan disclosure pemegang saham yang lebih kecil dari 5% itu akan kami laksanakan. Lalu yang kedua tentunya free float 15% itu akan kami laksanakan ya. Yang ketiga itu adalah terkait dengan concern daripada MSCI, kami akan kawal. Jadi sebelum Mei insyaallah semuanya itu bisa terselesaikan,” urai Inarno.
Inarno menambahkan, “Yang keempat adalah tentunya proses untuk demutualisasi tentunya akan kami laksanakan. Dan surveillance dan juga enforcement itu akan kami tingkatkan. Tentunya sebagai penutup, kami semua mengingatkan kepada seluruh investor agar tetap tenang dan juga rasional dalam mengambil setiap keputusan untuk berinvestasi,”pungkasnya.
