STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) untuk memperkuat stabilitas industri asuransi dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand D. Purba, mengungkapkan LPS menyiapkan dua skenario pelaksanaan program tersebut.
“Skenario percepatan aktivasi PPP dengan tingkat kesiapan minimum pada 2027 dan skenario implementasi penuh pada tahun 2028 dengan tingkat kesiapan ideal,” ujar Ferdinand dalam Diskusi dan Buka Puasa Bersama Jurnalis yang diselenggarakan Financial Editor’s Club di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ferdinand menjelaskan program ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Skema penjaminan polis juga dibutuhkan untuk memastikan kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara tertib tanpa merugikan pemegang polis.
Menurut dia, kegagalan perusahaan asuransi merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai negara.
Dalam periode 2011 hingga 2024, tercatat sekitar 428 kegagalan perusahaan asuransi di berbagai negara. Sebagian besar kasus terjadi pada perusahaan asuransi umum.
Di Indonesia, kondisi serupa juga pernah terjadi dalam industri asuransi.
Sepanjang periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 perusahaan dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan asuransi.
Ferdinand menilai Program Penjaminan Polis memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi nasional. “Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi,” katanya.
LPS juga terus mematangkan berbagai persiapan implementasi PPP sepanjang 2026.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain penyusunan kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran keanggotaan PPP, serta pelaksanaan simulasi bersama para ahli dan praktisi industri.
Ferdinand menegaskan LPS siap menjalankan program tersebut lebih cepat jika diperlukan. “Jika dipercepat aktivasinya pada tahun 2027, LPS telah siap menerapkan,” ujar Ferdinand.
