STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN akhirnya buka suara soal perkembangan terbaru pemisahan unit usahanya, BTN Syariah.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan proses spin-off saat ini tinggal menunggu keputusan dari pemegang saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Ia berharap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah bisa digelar sebelum akhir Agustus 2025.
“Kita berharap bulan Agustus sebelum akhir bulan ada RUPSLB Bank Victoria Syariah. Kita lagi nunggu keputusan pemilik,” ujar Nixon di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurut Nixon, dalam RUPSLB mendatang, ada tiga agenda penting yang akan dibahas. Pertama adalah perubahan nama Bank Victoria Syariah. Namun Nixon belum mau membocorkan nama barunya. “Gak boleh,” jawabnya singkat saat ditanya.
Agenda kedua menyangkut penyesuaian anggaran dasar Bank Victoria Syariah agar selaras dengan bank-bank milik negara. “Itu disamain dulu sama bank-bank BUMN. Karena ini BUMN jadinya kan,” tegas Nixon.
Adapun agenda ketiga adalah kemungkinan perubahan susunan pengurus di bank syariah hasil gabungan nanti.
Ketika ditanya kapan nama resmi bank baru itu diumumkan, Nixon hanya menjawab, “Setelah RUPS.” Sebelumnya, ia mengatakan nama resmi bank syariah hasil merger BTN Syariah dan BVIS akan dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nixon juga memastikan bahwa aksi korporasi rights issue akan dilakukan sejalan dengan proses spin-off BTN Syariah. Namun rights issue ini bukan dilakukan oleh BTN, melainkan oleh anak usaha baru yang akan lahir dari penggabungan BTN Syariah dan BVIS.
“Yang Right Issue bukan BTN. Tapi yang Right Issue itu si bank baru ini. Si anak perusahaannya,” jelas Nixon.
Nixon pernah mengungkapkan bahwa rights issue ditargetkan senilai Rp1 triliun. Aksi korporasi ini direncanakan berlangsung pada September 2025. Dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat permodalan bank syariah baru. Tujuannya agar bank bisa langsung ekspansi dan bersaing di pasar.
BTN resmi menandatangani Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham Bank Victoria Syariah pada 5 Juni 2025. Penandatanganan dilakukan bersama pemegang saham BVIS, yakni PT Victoria Investama Tbk (VICO) dan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC), di Menara BTN 1 Jakarta.
Langkah ini merupakan bagian dari proses pemisahan BTN Syariah untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Setelah spin-off rampung, BTN Syariah akan digabungkan dengan BVIS dan membentuk entitas bank syariah baru.
Nilai akuisisi BVIS berkisar Rp1,5 triliun, atau setara 1,4 hingga 1,5 kali nilai buku. BTN memilih akuisisi BVIS ketimbang membangun bank baru dari nol karena prosesnya dinilai lebih cepat dan efisien.
Ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa unit usaha syariah wajib dipisahkan jika asetnya sudah melebihi Rp50 triliun atau 50% dari total aset induk.
Pada akhir 2023, aset BTN Syariah telah mencapai Rp54,28 triliun. Nixon memperkirakan pada Oktober nanti aset BTN Syariah bisa menyentuh Rp65-67 triliun.
BTN juga telah menyiapkan strategi bisnis untuk dua hingga tiga tahun ke depan. Bank syariah baru ini akan menggabungkan kekuatan teknologi, sumber daya manusia, dan model bisnis untuk membentuk bank syariah digital yang progresif.
Meski fokus ke digital, sektor perumahan tetap akan menjadi inti bisnis. BTN juga akan menyamakan rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah baru ini agar setara dengan BTN, yaitu sekitar 18–19%.
