STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberikan catatan penting bagi masa depan pasar modal Indonesia. Lembaga indeks global ini meminta bukti nyata dari delapan rencana aksi reformasi yang diajukan otoritas. MSCI tidak ingin sekadar melihat komitmen di atas kertas atau dokumen proposal semata.
Kabar ini terungkap saat sesi doorstop dengan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Turut hadir Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik dalam pertemuan tersebut. Keduanya memberikan keterangan pers terkait hasil pertemuan terbaru dengan MSCI di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/2/2026).
Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan pihak MSCI sebenarnya mengapresiasi seluruh usulan dari Indonesia. Namun implementasi di lapangan menjadi poin paling krusial bagi mereka saat ini. Langkah nyata dari setiap poin rencana aksi menjadi harga mati untuk meningkatkan kepercayaan pasar global.
“Mereka tidak mau terima hanya proposal saja. Jadi buat mereka yang penting adalah realisasi dari action plan kita,” ujar Friderica Widyasari Dewi.
OJK dan SRO kini bergerak cepat melakukan koordinasi rutin secara berkala. Hal ini dilakukan untuk melaporkan setiap perkembangan pertemuan dengan MSCI kepada publik. OJK berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap tahapan reformasi yang sedang berjalan.
Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menambahkan komunikasi dengan MSCI berlangsung sangat intensif. Pertemuan di level teknis bahkan dilakukan setiap minggu tanpa henti. Pembahasan ini mencakup metodologi yang sangat mendalam terkait pengelolaan data pasar.
“Membicarakan metodologi yang lebih teknis terkait misalnya granularisasi data. Itu harus dibahas di level yang sangat teknis untuk disesuaikan dengan metodologi yang digunakan oleh FTSE dan MSCI,” kata Jeffrey Hendrik.
Jeffrey Hendrik menegaskan pihak bursa siap memenuhi seluruh persyaratan yang diminta lembaga indeks global. Pihaknya optimistis seluruh target penyelesaian tetap sesuai jadwal pada April mendatang. Bursa akan mengirimkan seluruh hasil kerja sesuai kesepakatan dalam proposal tersebut.
“Berapapun kita siap untuk memastikan kita sudah dapat memenuhi seluruh ekspektasi dari Global Index Provider,” tegas Jeffrey.
Salah satu langkah nyata yang segera hadir adalah penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular. BEI akan membuka data kepemilikan saham di atas 1% kepada publik. Informasi ini nantinya dapat diakses secara mudah melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan menjadi pihak yang mengimplementasikan keterbukaan data tersebut. Investor akan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai struktur kepemilikan sebuah emiten.
Selain data kepemilikan, otoritas juga fokus pada pemenuhan saham beredar di publik atau free float. Batas minimal free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap pada tahun pertama dan kedua.
Otoritas juga telah menyiapkan kebijakan keluar atau exit policy. Langkah ini berlaku bagi emiten-emiten yang tidak sanggup memenuhi ketentuan 15% tersebut. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas perusahaan yang melantai di bursa.
Selama masa transisi, bursa akan memberikan notasi khusus bagi emiten yang belum memenuhi standar free float. Notasi ini berfungsi sebagai alat bantu bagi para investor dalam memilih saham. Investor ritel diharapkan lebih terbantu dalam mendapatkan informasi saham yang likuid.
“Ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan,” tutur Friderica.
Progres klasifikasi data investor juga menunjukkan angka yang menggembirakan. Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, melaporkan klasifikasi investor kini diperluas dari sembilan menjadi 28 kategori. Langkah ini mencakup 35.022 Single Investor Identification (SID) yang harus dipetakan ulang.
Saat ini, tingkat pemenuhan klasifikasi data tersebut sudah mencapai lebih dari 82%. Data investor yang sebelumnya masuk dalam kategori lain-lain kini menjadi lebih jelas dan terperinci. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi keterbukaan publik terkait profil investor di Indonesia.
Gebrakan lain yang disiapkan adalah peluncuran High Shareholder Concentration List. Mekanisme ini bertujuan memberikan sinyal kepada investor jika ada saham dengan konsentrasi kepemilikan sangat tinggi. Informasi ini juga akan menyoroti saham-saham dengan tingkat likuiditas yang sangat terbatas.
Praktik ini sudah lazim dilakukan di pasar modal beberapa negara maju lainnya. Tujuannya sangat jelas untuk melindungi investor ritel dari risiko fluktuasi harga yang tidak wajar. Transparansi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas integritas pasar secara keseluruhan.
Guna mengawal seluruh rencana aksi ini, OJK membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Satgas ini beranggotakan perwakilan OJK, Kemenko Perekonomian, serta jajaran SRO. Lembaga ini juga membuka pintu bagi kementerian atau lembaga lain untuk bergabung.
Tugas utama Satgas adalah memantau jalannya delapan rencana aksi reformasi integritas. Fokus utamanya meliputi penguatan likuiditas, transparansi, penegakan hukum, serta sinergi antarlembaga. Otoritas berjanji tidak ada hal yang akan ditutupi dari publik selama proses ini berlangsung.
Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, akan memimpin upaya penegakan hukum di pasar. Penegakan integritas menjadi pilar terakhir namun sangat penting dalam reformasi ini. OJK akan menindak tegas setiap pelanggaran yang mencederai kepercayaan investor.
Seluruh rangkaian kebijakan ini merupakan jawaban atas permintaan MSCI dan pasar global. Otoritas berharap berbagai gebrakan baru ini mampu membawa pasar modal Indonesia naik kelas. Realisasi nyata kini menjadi kunci utama dalam menjaga daya saing di mata internasional.
