STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar modal tanah air. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri pertemuan tingkat tinggi bersama jajaran menteri ekonomi di tengah gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Mahendra mengungkapkan hasil koordinasi mendalam yang dilakukan pada Kamis pagi (29/1/2026). Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat sinergi otoritas dalam merespons dinamika pasar terkini.
“Memang tadi pagi kami bertemu dengan Pak Menko, Pak Menkeu, Pak Gubernur BI, Pak Mensesneg, Pak Kepala BP BUMN, dan Pak Rosan Kepala BPI Danantara,” ujar Mahendra Siregar saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, seluruh pihak sepakat memperkuat langkah reformasi di pasar modal. Fokus utama koordinasi ini adalah memastikan standar bursa nasional sejajar dengan praktik internasional.
“Itu sejumlah hal yang dibahas, tapi berkaitan dengan ini semua mendukung penuh langkah-langkah reformasi perbaikan dan penguatan yang kita lakukan. Jadi solid semua mendukung hal itu,” tegasnya.
Ia menambahkan dukungan ini sangat penting bagi kepentingan nasional. Mahendra ingin melihat Bursa Efek Indonesia setara dengan kondisi serta standar di mancanegara.
“Dan juga solid mendukung untuk perkembangan penguatan serta pendalaman pasar. Jadi itu kunci dasarnya adalah reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas,” lanjut Mahendra.
Respons Cepat Hadapi MSCI
Langkah koordinasi ini dilakukan menyusul pengumuman krusial dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Penyedia indeks global tersebut memutuskan membekukan sementara proses rebalancing indeks saham Indonesia pada Rabu (28/1/2026) WIB.
Kebijakan MSCI tersebut memicu tekanan besar pada pasar saham domestik. IHSG sempat anjlok hingga 8%. Kondisi ini bahkan memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.
MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi Indonesia. Otoritas diminta memperbaiki aspek likuiditas, kualitas free float, serta kemudahan akses bagi investor asing. Jika gagal dipenuhi, status Indonesia terancam turun menjadi Frontier Market.
Mahendra Siregar menyatakan OJK menerima penjelasan MSCI sebagai masukan konstruktif. Ia memandang MSCI masih ingin menyertakan emiten Indonesia dalam indeks global. Hal ini menunjukkan pasar modal Indonesia tetap potensial bagi investor internasional.
Tiga Langkah Strategis OJK
Guna menjawab tantangan tersebut, Mahendra memaparkan tiga langkah utama yang akan ditempuh OJK. Langkah pertama berkaitan dengan penyesuaian perhitungan saham yang beredar di publik (free float).
OJK akan mengecualikan investor kategori korporasi dalam perhitungan free float. Otoritas juga akan memublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori pemilikan.
“Apa pun respon dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan akan dilaksanakan sampai final, sehingga diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI,” jelas Mahendra.
Langkah kedua adalah memenuhi permintaan tambahan terkait transparansi kepemilikan saham kecil. OJK berkomitmen memublikasikan informasi kepemilikan saham di bawah 5% yang disertai kategori investor serta struktur kepemilikannya.
“Kami komit akan melakukannya sesuai dengan best practice internasional. Jadi kami akan melakukan dan memastikan kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional,” tuturnya.
Langkah ketiga, Self-Regulatory Organization (SRO) akan menerbitkan aturan baru. Aturan ini mewajibkan batasan minimal free float sebesar 15%. Kebijakan tersebut akan segera diberlakukan dalam waktu dekat dengan transparansi tinggi.
Bagi emiten yang tidak mampu memenuhi aturan ini dalam jangka waktu tertentu, OJK menyiapkan kebijakan khusus. “Maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik,” imbuh Mahendra.
Reformasi BUMN dan Danantara
Di sisi lain, pemerintah melihat gejolak pasar ini sebagai momentum perbaikan tata kelola. Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara diminta mempercepat reformasi regulasi serta transparansi aset negara.
Pertemuan rutin tingkat tinggi ini dihadiri pula oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hadir juga CEO Danantara Rosan Roeslani serta Doni Oskaria dari jajaran pimpinan holding.
Konsolidasi BUMN di bawah Danantara diharapkan berjalan sesuai standar internasional. Hal ini bertujuan memulihkan kepercayaan investor sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Sebagai penutup, Mahendra membawa kabar penting terkait struktur bursa. Pemerintah berencana menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa pada kuartal pertama tahun ini.
“Ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung semua proses ini berjalan dengan efektif dan tepat waktu,” pungkas Mahendra Siregar.
