STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini akan mengubah struktur kepemilikan bursa dari para Anggota Bursa (AB) menjadi lebih terbuka atau milik publik.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi memberikan penjelasan terkait rencana tersebut. Transformasi ini memerlukan penyesuaian dari sisi regulasi dan perundangan.
Inarno menyebut OJK akan bergerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Penyesuaian aturan ini melibatkan kementerian serta lembaga lainnya untuk memastikan legalitas proses demutualisasi.
“Tentunya untuk demutualisasi, pasti akan ada perubahan yang di perundangan dan juga POJK. Tetapi tentunya itu kita akan lakukan secepatnya. Ya kalau memang sekiranya harus ada perubahan-perubahan kita akan lakukan secepatnya ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Jadi artinya kalau memang sekiranya dan tentunya akan ada perubahan-perubahan ya kita akan lakukan. Tentunya dengan stakeholder yang ada. Artinya dengan kementerian keuangan, Kemenkumham, dan lain sebagainya,” ujar Inarno di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Proses perubahan status bursa ini sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Inarno mengingatkan hal tersebut telah diatur dalam undang-undang pengembangan sektor keuangan.
“Demutualisasi sebetulnya itu adalah sudah masuk dalam P2SK,” ungkapnya.
Di sisi lain, muncul kabar mengenai keterbukaan peluang bagi Badan Pengelola Investasi Danantara untuk masuk menjadi pemegang saham BEI. OJK menyatakan sikap terbuka bagi siapapun pihak yang ingin menjadi pemegang saham bursa di masa depan.
OJK tetap berkomitmen menjaga independensi bursa melalui pengawasan ketat. Setiap calon pemegang saham akan melalui proses kajian yang mendalam dan menyeluruh.
“Iya tentunya ini semuanya kita akan kaji ya secara apa namanya komprehensif, proporsional bahwasanya kita akan welcome kepada siapa pun pemegang saham ya. Jadi apa namanya kita tentunya akan welcome kepada itu sesuai dengan perundangan,” pungkas Inarno.
