STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pasar saham Indonesia masih berada dalam tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian pasar dalam beberapa waktu terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat telah terkoreksi 22,3% dari level all-time high (ATH) pada (20/1), atau turun 17,92% secara year-to-date (YTD), diikuti aksi net foreign sell sebesar Rp30,88 triliun.
Menurut Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur), Stefanus Dennis Winarto, tekanan terhadap pasar saat ini terjadi akibat akumulasi beberapa sentimen negatif, baik dari global maupun domestik.
Dari sisi eksternal, eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang terus berlanjut dan telah memasuki pekan kelima menjadi salah satu faktor utama. Ketegangan tersebut mendorong harga minyak West Texas Intermediate (WTI) melonjak lebih dari 55% hingga mencapai level tertinggi sejak Juli 2022, akibat terganggunya jalur distribusi energi di Selat Hormuz.
Kenaikan harga energi ini meningkatkan risiko inflasi global serta mendorong ekspektasi suku bunga bertahan lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Sejumlah negara di kawasan Asia, seperti Jepang, China, Vietnam, dan Filipina, mulai melakukan langkah mitigasi melalui efisiensi energi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada Kamis (26/3) menyatakan bahwa AS akan menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi Iran selama 10 hari untuk membuka ruang negosiasi. Namun, langkah ini dinilai bersifat sementara sehingga arah konflik dan proses diplomasi tetap menjadi faktor yang perlu dicermati oleh pelaku pasar.
Sementara itu, dari dalam negeri, tekanan pasar juga dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko fiskal Indonesia. Lonjakan harga minyak berpotensi membebani asumsi APBN, mengingat asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN 2026 berada di kisaran US$70 per barel, sementara saat ini masih di atas US$80 per barel. Jika kondisi ini berlanjut, defisit APBN berisiko melebar mendekati atau melampaui batas 3% terhadap PDB.
Tekanan tersebut juga tercermin di pasar obligasi. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun saat ini berada di kisaran 6,84%, meningkat signifikan dari sekitar 6,09% pada awal tahun 2026. Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian premi risiko oleh investor, meskipun level yield saat ini masih berada di bawah puncaknya dalam tiga tahun terakhir di kisaran 7,20%.
Sebagai respons, pemerintah tengah mengkaji sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas fiskal, salah satunya melalui rencana penerapan bea keluar batu bara dengan skema tarif progresif yang mengikuti pergerakan harga global. Skema ini masih dalam tahap pembahasan dan ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menjaga defisit tetap terkendali.
Di sisi lain, pemerintah hingga saat ini belum memberikan pembaruan terkait RAPBN 2026, sehingga menambah ketidakpastian arah kebijakan fiskal ke depan. Selain itu, keputusan MSCI untuk membekukan sementara rebalancing indeks Indonesia, disertai catatan terkait transparansi dan aksesibilitas pasar, turut menjadi faktor yang menahan aliran dana asing dalam jangka pendek.
“Sepanjang 2026, baik pasar obligasi maupun pasar saham Indonesia telah mengalami koreksi yang cukup dalam. Namun, pasar saham masih dibayangi sejumlah ketidakpastian, termasuk perkembangan geopolitik dan evaluasi transparansi oleh MSCI, yang mempengaruhi persepsi risiko serta aliran dana asing di pasar saham. Dalam kondisi tersebut, secara risk-reward ratio, pasar obligasi dinilai relatif lebih menarik, terutama pada level yield saat ini yang sudah mencerminkan premi risiko lebih tinggi,” ujar Stefanus.
Instrumen Defensif Jadi Pilihan di Tengah Volatilitas
Di tengah ketidakpastian pasar, pendekatan investasi yang lebih defensif menjadi semakin relevan. Menurut Stefanus, investor perlu menyeimbangkan portofolio dengan meningkatkan eksposur pada instrumen dengan risiko yang lebih terukur.
“Dalam fase pasar yang cenderung volatil dimana tensi geopolitik terus memanas, pendekatan defensif menjadi penting, terutama melalui peningkatan alokasi pada instrumen berbasis obligasi. Selain relatif lebih stabil, entry poin di instrumen reksa dana pendapatan ketika yield obligasi menyentuh level 6,8% bisa menjadi strategi taktikal supaya investor bisa terus tetap berpartisipasi di pasar sambil menunggu perkembangan kondisi makro yang lebih kondusif,” ujarnya.
Instrumen berbasis pendapatan tetap seperti reksa dana pendapatan tetap (RDPT) serta reksa dana campuran dengan dominasi obligasi dapat menjadi alternatif bagi investor yang ingin tetap berinvestasi dengan risiko yang lebih terukur di tengah volatilitas pasar. Sementara itu, reksa dana pasar uang (RDPU) dapat menjadi pilihan bagi investor yang mengutamakan likuiditas dengan karakteristik risiko yang lebih konservatif.
