STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Paket kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (15/9).
Airlangga menjelaskan, paket kebijakan ini mencakup delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program yang fokus mendukung penyerapan tenaga kerja.
“Dari delapan program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Program ini ditargetkan menjangkau 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar. Selain itu, ada bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang disalurkan selama Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun, serta subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, supir, dan kurir dengan target 731.361 orang.
Dalam program ini, pemerintah juga menurunkan bunga perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen. Integrasi sistem Kementerian/Lembaga dengan OSS dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga akan dipercepat. Selain itu, pemerintah menyiapkan proyek percontohan ekonomi digital atau gig economy di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.
Kebijakan ini juga memberi kepastian perpajakan bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029. “Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan peran Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang sudah dibentuk untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo berjalan cepat. “Untuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo,” jelas Purbaya.
Ia juga menegaskan keterbukaan dalam menerima masukan dari dunia usaha agar hambatan yang dialami sektor swasta bisa diatasi. “Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah,” tutup Purbaya.
