STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, membeberkan cerita di balik ketegasan pemerintah mencabut izin puluhan perusahaan. Ia mengaku sempat dilobi oleh pengusaha agar membujuk Presiden Prabowo Subianto memulihkan izin tersebut.
Hal itu disampaikan Hashim di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/2/2026). Adik kandung Presiden Prabowo ini menceritakan pengalamannya saat bertemu delegasi investor dari New York, Eropa, dan Australia dua hari sebelumnya.
Para investor tersebut membawa potensi dana ratusan miliar USD untuk investasi di Indonesia. Mereka tetap optimis meski pasar saham sempat mengalami gejolak pada akhir Januari lalu
Hashim mengungkapkan para investor justru memuji langkah berani Presiden Prabowo. “Presiden Anda mencabut izin 28 perusahaan di Aceh dan Sumatra. Luar biasa, fantastis!” ujar Hashim menirukan apresiasi para investor asing tersebut.
Namun, Hashim mengaku sempat berada dalam posisi sulit sebelum apresiasi itu datang. Seminggu sebelumnya, sejumlah pihak mendatangi dirinya untuk melakukan lobi.
Mereka meminta Hashim membujuk pemerintah agar izin perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan dipulihkan kembali. “Ada pengusaha Amerika yang bilang, ‘Anda harus beri tahu saudara Anda (Presiden) untuk memulihkan izin perusahaan di Aceh ini’,” ungkap Hashim.
Hashim menjelaskan perusahaan tersebut bergerak di bidang tambang emas di Aceh. Ia memilih tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut.
Ia merasa lega karena para investor internasional justru mendukung langkah tegas pemerintah. Ketegasan ini dianggap sebagai standar awal komitmen Indonesia dalam melindungi lingkungan.
“Ini sangat membesarkan hati. Antusiasme itu ada,” tuturnya.
Pencabutan izin 28 perusahaan ini merupakan implementasi dari konsep ekonomi Prabowonomics. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan langkah ini bertujuan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Kebijakan ini diambil setelah Presiden menerima laporan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini dibentuk pada Januari 2025 untuk mengaudit sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.
Dalam setahun terakhir, Satgas PKH berhasil menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan sawit di dalam kawasan hutan. Sekitar 900 ribu hektare di antaranya dikembalikan menjadi hutan konservasi.
Termasuk di dalamnya adalah 81 ribu hektare lahan untuk konservasi gajah di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Langkah audit ini dipercepat menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, 22 merupakan Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sementara 6 lainnya bergerak di bidang tambang dan perkebunan.
Pemerintah kini tengah melakukan proses administrasi lanjutan. Presiden Prabowo juga meminta jajarannya melakukan inventarisasi agar pencabutan izin ini tidak mengganggu lapangan pekerjaan masyarakat.
