STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia siap menghadapi krisis energi global di tengah ketidakpastian dunia. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Kepala Negara menyampaikan Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional meski dinamika global terus bergejolak. Pemerintah dinilai telah membuktikan keandalannya dalam menjalankan tugas negara selama satu setengah tahun terakhir.
“Alhamdulillah kita telah membuktikan pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal,” ujar Presiden.
Dunia kini dihadapkan pada potensi krisis pangan, energi, dan air. Hal ini sejalan dengan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Konflik di kawasan Timur Tengah ikut memicu lonjakan harga energi dunia. Namun, Prabowo menegaskan posisi Indonesia saat ini berada dalam kondisi relatif aman.
Analisis data dan laporan para menteri menunjukkan Indonesia mampu mengatasi tantangan yang ada. Pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional.
Periode 12 bulan ke depan dianggap sebagai masa kritis. Pemerintah fokus mengendalikan konsumsi bahan bakar agar ketahanan nasional semakin kuat.
“Intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini,” tegas Presiden.
Pemerintah tetap melindungi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi energi tepat sasaran. Subsidi BBM akan dipertahankan khusus untuk rakyat miskin.
Kebijakan ini mencakup 80% dari total rakyat Indonesia. Prabowo menekankan kelompok masyarakat mampu tidak lagi menikmati harga subsidi.
Kelompok kaya harus membayar harga bahan bakar sesuai harga pasar. Langkah ini bertujuan menciptakan keadilan dalam distribusi energi nasional.
“Orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, dia harus bayar harga pasar,” tutur Presiden.
Percepatan transformasi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik terus digenjot. Krisis global dipandang sebagai peluang untuk mempercepat reformasi sektor energi.
Prabowo mewanti-wanti seluruh jajaran untuk bekerja lebih efisien. Ia melarang adanya pemborosan, kebocoran anggaran, hingga praktik korupsi di setiap lini pemerintahan.
“Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi,” tegas Prabowo.
Komitmen ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan seluruh kebijakan berjalan cepat dan berdampak langsung bagi rakyat.
