STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto memaparkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidato pengantarnya, Prabowo menyebut belanja negara tahun depan dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun. Defisit dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini ingin kita tekankan sekecil mungkin,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Prabowo mengungkap cita-citanya untuk menyampaikan APBN tanpa defisit di masa mendatang. “Harapan saya, suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ucapnya yang langsung memicu standing ovation panjang dari seluruh tamu.
Ia menegaskan pentingnya keberanian dan tekad menghilangkan kebocoran anggaran. “Kita harus berani menekan segala bentuk kebocoran. Untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik di Indonesia,” katanya.
Prabowo menuturkan APBN 2026 dirancang fleksibel agar adaptif dan responsif terhadap guncangan. Pendapatan negara akan dioptimalkan, kualitas belanja diperkuat, dan inovasi pembiayaan dikembangkan.
Pajak disebutnya sebagai instrumen keadilan untuk redistribusi pendapatan. “Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” tegasnya. Penerimaan perpajakan akan ditingkatkan tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan usaha.
Pengelolaan sumber daya alam diperkuat agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Setiap aset negara akan dikelola efisien dan produktif, menghasilkan nilai tambah, serta berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat.
Kualitas belanja negara juga menjadi fokus. Prabowo menekankan setiap rupiah harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan layanan publik. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas. APBN akan diprioritaskan untuk kebutuhan dasar dan layanan publik, sedangkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi akan melibatkan Danantara serta swasta nasional dan global secara sinergis.
Belanja negara dan transfer ke daerah akan dirancang sebagai satu kesatuan utuh untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Subsidi energi dan bantuan sosial diarahkan lebih tepat sasaran dengan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Prabowo menekankan pembiayaan APBN dikelola secara prudent dan inovatif. Rasio utang dijaga pada batas aman untuk keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Pemerintah mendorong skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan inovasi pembiayaan, sehingga ketergantungan pada APBN bisa berkurang.
