STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas belanja operasional yang tidak efisien.
Dalam pidato pengantar pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut belanja negara harus memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapang kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan APBN diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik. Sementara aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi serta menguntungkan secara komersial akan didorong melalui peran Badan Pengelola Investasi (Danantara Indonesia) yang melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis.
Ke depan, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah akan didesain menjadi satu kesatuan. Transfer ke daerah tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Subsidi energi dan bantuan sosial juga akan dibuat lebih tepat sasaran dengan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional.
Prabowo menegaskan pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif. “Kita harus prudent mengelola utang, defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman,” katanya.
Ia menambahkan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang menjadi jangkar stabilitas ekonomi. Pemerintah akan mendorong pembiayaan kreatif dengan melibatkan Danantara dan swasta sebagai motor pertumbuhan. “Tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” tegasnya.
Dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi yang efektif, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi diproyeksikan terkendali di 2,5%. Suku bunga SBN diperkirakan berada di kisaran 6,9%. Nilai tukar diproyeksikan sekitar Rp16.500 per US$.
Tingkat pengangguran terbuka dipatok turun ke 4,44%–4,96%. Angka kemiskinan ditargetkan berada pada 6,5%–7,5%, rasio gini 0,377–0,38, dan indeks modal manusia mencapai 0,57. Indeks kesejahteraan petani serta penciptaan lapangan kerja formal juga diharapkan meningkat.
