STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Program prioritas 3 Juta Rumah dari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan lintas kementerian. Dalam dialog interaktif bertema “Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang digelar oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Jumat (29/11), berbagai rencana untuk merealisasikan program ini dibahas secara mendalam.
Acara tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi Rosan P. Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa program ini dilandasi perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat terbawah. “Misinya bukan hanya membangun rumah, tapi juga memberantas kemiskinan. Banyak warga yang tinggal di pemukiman kumuh atau rumah tidak layak huni. Kami tidak ingin main-main dengan mandat rakyat,” kata Fahri.
Salah satu langkah penting untuk mendukung program ini adalah peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit saat ini menjadi 800.000 unit pada 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut peningkatan ini diperlukan karena permintaan masyarakat sangat tinggi. “Saat ini ada 46.000 aplikasi KPR BTN yang sudah disetujui, tetapi masih menunggu kuota FLPP dari negara,” jelas Maruarar.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyambut baik rencana ini. Menurutnya, dana yang diperlukan untuk meningkatkan kuota FLPP menjadi 800.000 unit mencapai lebih dari Rp70 triliun, naik signifikan dari hampir Rp30 triliun saat ini. “Kami akan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri. Jika obligasi dijamin pemerintah, biayanya bisa lebih murah,” ujar Nixon.
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, Kementerian BUMN akan mendukung BTN melalui skema obligasi jangka panjang. “Kami berharap BTN dapat menerbitkan obligasi hingga 15 tahun dengan dukungan pemerintah,” kata Kartika.
Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan pihaknya sedang membahas rencana peningkatan kuota FLPP dalam RAPBN 2025. “Kami mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembiayaan perumahan,” ujar Suahasil.
Regulator perbankan juga ikut mendukung. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 akan membantu menghapus tagih kredit macet debitur, termasuk nelayan dan petani, yang selama ini menghambat pengajuan KPR Subsidi. “Ini akan membuka akses mereka untuk mendapatkan kredit perumahan,” tutur Dian.
Program 3 Juta Rumah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan hunian layak sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.
