STOCKWATCH.ID (WASHINGTON DC) – Pemerintah terus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membawa kabar gembira dari Washington D.C., Amerika Serikat. Pemerintah sukses memperpanjang kontrak kerja sama dengan dua raksasa tambang dan migas dunia pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat atau Sabtu (21/2/2026).
Porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia dipastikan naik. Negara akan menguasai 63% saham pada tahun 2041 mendatang. Saat ini, Indonesia baru memegang 51% saham perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut. Penambahan porsi kepemilikan saham ini sama sekali tidak membebani kas negara.
“Jadi dilakukan divestasi 12% ini tanpa ada biaya apapun, khususnya untuk pengambilalihan 12%,” ucap Bahlil.
Skema perpanjangan kontrak ini memiliki syarat mutlak. Penerimaan negara wajib melonjak tajam dibanding periode sebelumnya. Pemerintah menargetkan lonjakan dari sisi royalti, pajak, hingga setoran ke kas daerah Papua. Keberlanjutan tambang ini sangat penting mengingat produksi puncaknya diproyeksi terjadi pada 2035.
“Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini,” ujar Menteri ESDM.
Dalam kondisi normal, Freeport mampu memproduksi 3,2 juta ton bijih konsentrat per tahun. Proses ini bisa menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50 hingga 60 ton emas.
Kabar baik juga datang dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah terus berkomunikasi dengan ExxonMobil terkait perpanjangan operasi hingga tahun 2055. Perusahaan asal AS ini berencana menyuntikkan tambahan modal raksasa senilai USD 10 miliar. Dana segar ini disiapkan untuk menjaga tingkat produksi minyak pada kisaran 170 ribu hingga 185 ribu barel per hari.
Pemerintah menjamin seluruh proses negosiasi berjalan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan kekayaan alam sepenuhnya bertujuan untuk mendongkrak kemakmuran rakyat Indonesia.
“Tentu dalam bernegosiasi kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan,” tandas Bahlil.
