STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Penurunan tingkat pengangguran dan berkurangnya proporsi pekerja informal menjadi sinyal kuat penguatan struktur ekonomi nasional. Momentum perbaikan ini perlu dijaga melalui keselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Kabar baik ini disampaikan oleh tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute di Jakarta, Senin (16/2/2026). Mereka menilai perbaikan pasar tenaga kerja perlu diakselerasi guna mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Strategi ini dipandang krusial untuk memastikan percepatan ekonomi memiliki fondasi sumber daya manusia yang optimal.
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia menyusut menjadi 4,85% pada Agustus 2025. Angka tersebut turun 6 basis poin jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kualitas ketenagakerjaan pascapandemi pun terlihat kian membaik.
Proporsi pekerja informal turut mengalami penurunan menjadi 57,8% pada 2025 dari posisi 58% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan terciptanya kesempatan kerja yang lebih berkualitas di sektor formal. Namun, tantangan besar masih membayangi struktur pasar tenaga kerja Indonesia.
“Pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien,” ujar Andry Asmoro.
Masalah utama saat ini terletak pada aspek kesesuaian antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Data menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian atau vertical mismatch. Kondisi ini terjadi saat pekerja memiliki pendidikan lebih tinggi atau lebih rendah dari kebutuhan jabatan. Hal tersebut berpotensi menahan laju produktivitas dan pertumbuhan upah.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami vertical mismatch. Pada 2025, tingkat ketidaksesuaian ini tercatat sebesar 50%. Angka ini sedikit membaik dari posisi 51% pada tahun 2023.
Sumber utama mismatch berasal dari kelompok pekerja dengan kualifikasi di bawah standar (undereducated). Jumlahnya mencapai 32% dari total pekerja nasional. Fenomena ini sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih mendominasi sekitar 33%.
“Kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” tambah pria yang akrab disapa Asmo tersebut.
Secara sektoral, ketidaksesuaian tertinggi tercatat pada bidang pengadaan air dan pertanian. Sektor pengadaan air didominasi oleh pekerja dengan pendidikan terlalu tinggi (overeducated). Sebaliknya, sektor pertanian justru dipicu oleh dominasi pekerja dengan kualifikasi di bawah standar yang membutuhkan peningkatan keterampilan.
Kondisi berbeda terlihat pada sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan. Kedua sektor ini memiliki proporsi pekerja overeducated yang relatif besar. Stabilitas serta insentif pada sektor formal menjadi daya tarik utama bagi para lulusan berpendidikan tinggi.
Kenyataan ini memperkuat urgensi penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja. Kompetensi lulusan harus bisa terserap secara lebih optimal oleh dunia usaha. Kebijakan ketenagakerjaan perlu bergerak ke arah kualitas melalui sinergi terintegrasi antara pendidikan, industri, dan pemerintah.
“Penguatan link and match akan membentuk keunggulan berkelanjutan,” tegas Asmo.
Langkah konkret yang diusulkan meliputi perluasan program peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) berbasis kebutuhan sektor. Intervensi pada wilayah prioritas juga dipandang perlu untuk mengasah daya saing tenaga kerja. Bank Mandiri sendiri turut aktif mendukung penguatan ini melalui Program Magang Nasional.
Program tersebut menjadi wadah pembelajaran terstruktur bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja relevan. Kolaborasi dengan dunia pendidikan terus diperkuat guna menyiapkan talenta masa depan. Harapannya, konsolidasi kebijakan berbasis data mampu meningkatkan produktivitas nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
