STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah mematangkan agenda strategis ekonomi nasional menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS). Persiapan akhir ini dilakukan sebelum Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Presiden menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026). Pertemuan ini bertujuan menyamakan posisi kebijakan serta mematangkan strategi negosiasi ekonomi. Langkah diplomasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas industri dan memperluas akses pasar global.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, memberikan penjelasan terkait hasil pertemuan tersebut. Ia menyebut Presiden rencananya hadir di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026.
“Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika,” ujar Haryo, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Agenda utama kunjungan ini adalah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI dan Presiden AS Donald Trump. Selain itu, rangkaian kegiatan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara. Presiden mengarahkan setiap perundingan harus memperkuat industri nasional dan meningkatkan produktivitas domestik.
Secara substansi, negosiasi tarif perdagangan kedua negara telah rampung. Proses harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting juga sudah selesai. Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat.
Kabar baiknya, Amerika Serikat akan menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. AS juga memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Komoditas tersebut meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, serta kakao.
“Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia,” kata Haryo.
Selain agenda dagang, Presiden Prabowo dijadwalkan berpartisipasi dalam KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026. Pemerintah menilai momentum ini strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
