STOCKWATCH.ID (WASHINGTON DC) – Pemerintah Indonesia mulai mengeksekusi kesepakatan dagang strategis antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan langkah ini di Washington D.C., Jumat (20/2/2026). Kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan energi nasional.
Sektor energi mendapat mandat khusus menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Pemerintah siap menggelontorkan dana triliunan rupiah ke Negeri Paman Sam untuk belanja pasokan energi.
“Kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD 15 miliar. Dari USD 15 miliar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG, dan crude,” tutur Bahlil.
Langkah ini sama sekali tidak menambah total volume impor energi nasional. Ketergantungan pasokan dari luar negeri dipastikan tidak membengkak. Pemerintah hanya menata ulang negara asal sumber pasokan bahan bakar minyak (BBM).
“Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika,” ucapnya.
Transaksi jumbo ini tetap mengacu pada perhitungan bisnis murni. Skema pembelian wajib memberikan keuntungan secara ekonomi bagi badan usaha di Indonesia maupun entitas bisnis AS.
Di saat bersamaan, PT Pertamina (Persero) langsung bergerak menindaklanjuti kerja sama bilateral ini. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri telah menggandeng sejumlah mitra strategis asal AS. Kedua pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman terkait teknologi pemulihan ladang minyak.
“Kerja sama ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi tapi lebih dari itu, dari transfer teknologi, dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” jelas Simon.
Kolaborasi ini memperkuat posisi Indonesia pada lanskap energi global. Implementasi perdagangan ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah mencari mitra strategis dengan tetap melindungi kepentingan nasional.
