STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT XL Axiata Tbk (EXCL) resmi mengakuisisi dan menyewa jaringan dari PT Link Net Tbk (LINK). Langkah ini bertujuan memperkuat posisi XL Axiata sebagai pemain utama di pasar layanan Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) di Indonesia.
Menurut Corporate Secretary XL Axiata, Astari Rachman, nilai transaksi ini mencapai Rp12,94 triliun. Angka ini setara dengan 48,11% dari total ekuitas XL Axiata berdasarkan laporan keuangan hingga 30 Juni 2024. Dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, (10/9/2024), Astari menjelaskan bahwa transaksi ini termasuk kategori material dan afiliasi.
Namun, meskipun nilai transaksi melebihi 20% dari total ekuitas perusahaan yang tercatat sebesar Rp26,90 triliun, XL Axiata tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen. Hal ini karena nilai transaksi tidak mencapai 50% dari total ekuitas, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 17/2020.
Transaksi ini mencakup dua komponen utama. Pertama, XL Axiata akan membeli seluruh hak dan kepentingan dalam ServeCo, unit usaha Link Net, dengan harga Rp1,88 triliun yang akan dibayar di muka. Kedua, XL Axiata akan menyewa jaringan HFC/FTTH serta fasilitas lainnya dari Link Net dengan potensi pembayaran sewa mencapai Rp11,07 triliun selama sepuluh tahun ke depan.
Perjanjian Pengalihan Usaha telah ditandatangani pada 22 Mei 2024 dan telah diubah pada 13 Agustus 2024. Selain itu, XL Axiata dan Link Net juga telah menyepakati Perjanjian Layanan Induk untuk penyewaan jaringan dan fasilitas, yang berlaku selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang lima tahun lagi.
Astari Rachman menambahkan, keputusan ini diambil dengan pertimbangan sinergi bisnis yang lebih baik dan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien. Pasalnya, kedua perusahaan dikendalikan oleh entitas yang sama.
Dengan langkah ini, XL Axiata berharap dapat memperkuat posisi mereka di pasar telekomunikasi dan memberikan dampak positif bagi seluruh pemegang saham serta industri telekomunikasi secara umum. Tidak ada potensi benturan kepentingan dalam proses ini, dan semua berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
