STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan buku Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan. Acara ini digelar di Gedung BEI, Selasa, 15 Juli 2025.
Buku tersebut disusun sebagai bentuk komitmen nyata OJK dalam memperkuat ekosistem ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan peluncuran buku ini merupakan bagian dari upaya memperluas pemahaman sektor jasa keuangan terhadap perdagangan karbon. Buku ini menyajikan berbagai hal penting, mulai dari kebijakan, regulasi, kelembagaan, hingga mekanisme perdagangan karbon di pasar sekunder.
“Ini memberikan, katakanlah pemahaman menyeluruh tentang ekosistem yang terkait dengan bursa karbon, tapi bukan hanya dalam artian teknis ya, tapi juga dari segi filosofisnya, dari segi pemetaan mengenai semua pihak yang terkait, apakah di elemen kementerian lembaga, perusahaan, masyarakat, lalu secara umum dan juga tentu masuk ke dalam teknis perdagangannya, transaksinya sampai kepada bursa karbonnya,” ujar Mahendra, kepada awal media di Gedung BEI Jakarta, Selasa (15/7/2025)..
Ia menekankan pentingnya membangun pemahaman yang menyeluruh, karena bursa karbon adalah bagian akhir dari ekosistem pengurangan emisi karbon. Mahendra ingin seluruh pihak memahami bagaimana keterkaitan antar elemen dalam sistem perdagangan karbon.
“Jadi ini harapannya supaya teman-teman semua bisa memahami dengan komprehensif lah apa yang ingin dibangun,” ucap Mahendra.
Buku ini juga mengulas detail teknis seperti proses perencanaan proyek, validasi, verifikasi, pencatatan, dan penerbitan dalam sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
OJK menilai pemahaman mendalam sangat penting agar para pemangku kepentingan bisa memahami proses teknis dan administratif yang wajib dipenuhi dalam perdagangan karbon. Buku ini pun dilengkapi dengan identifikasi potensi risiko seperti fraud, misstatement, dan greenwashing.
Untuk mencegah risiko tersebut, dibutuhkan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang efektif. OJK juga mendorong peran aktif seluruh pemangku kepentingan agar integritas pasar karbon tetap terjaga.
Mahendra menyebut isi buku ini tidak hanya relevan bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri keuangan, tetapi juga disusun agar bisa dipahami oleh masyarakat luas, termasuk akademisi, peneliti, mahasiswa, dan kalangan umum.
“Kalau yang terkait dengan keuangan secara umum maupun perdagangan karbon, tentu para stakeholders sudah lebih paham. Ini yang perlu didorong adalah pemahaman lebih luas dari pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Mahendra.
Dalam sambutannya, Mahendra juga menegaskan OJK telah melaksanakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK memiliki kewenangan mengatur, mengawasi, dan mengembangkan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Komitmen ini telah diwujudkan dengan peluncuran bursa karbon pada 26 September 2023. Akses perdagangan karbon internasional juga dibuka pada 20 Januari 2025.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan konsistensi dalam membangun pasar karbon nasional yang transparan, kredibel, efisien, dan kompetitif.
Hingga saat ini, kolaborasi lintas sektor dinilai berhasil memperkuat upaya kolektif mendukung pencapaian target nationally determined contribution (NDC). Langkah ini juga sejalan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
“Semoga buku ini dapat menjadi rujukan bermanfaat tidak hanya bagi pelaku industri jasa keuangan, namun juga kalangan lain, baik akademisi, peneliti, mahasiswa, para pemangku kepentingan, dan masyarakat umum dalam mendukung dan mencapai komitmen kita bersama, target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Mahendra.
Ia mengajak seluruh pihak melanjutkan semangat kolaborasi untuk membangun pasar karbon Indonesia yang kuat, terpercaya, dan berdaya saing.
