STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO) baru saja menuntaskan pertemuan penting dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pertemuan ini bertujuan membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi pasar modal Indonesia di mata dunia.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan langsung hasil diskusi tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) ini juga dihadiri oleh perwakilan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan BPI Danantara.
“Tadi juga ada rekan-rekan dari Danantara ikut hadir dalam pertemuan dengan tim analis dari Indeks Provider Global yaitu MSCI,” ujar Hasan di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Hasan menjelaskan OJK telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab sejumlah kekhawatiran MSCI. Fokus utamanya mencakup aspek transparansi dan peningkatan likuiditas pasar saham domestik.
Satu poin penting dalam proposal tersebut adalah peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham. OJK berkomitmen membuka data kepemilikan saham dengan porsi di atas 1%. Langkah ini jauh lebih progresif dibandingkan sebelumnya yang lebih banyak menyoroti kepemilikan di bawah 5%.
“Secara umum hari ini yang dilakukan adalah OJK bersama Bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal utama tadi dan kemudian kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan atas semua isu yang terkait yaitu, terkait dengan disclosure atas kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kita komitkan untuk dapat dilakukan untuk kepemilikan saham di atas bahkan 1%,” kata Hasan.
Selain transparansi, OJK berencana mempertajam klasifikasi data investor di KSEI. Saat ini, tipe investor hanya terbagi dalam 9 kategori utama. Ke depan, data tersebut akan dirinci menjadi 27 sub-tipe investor.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas pengungkapan pemilik manfaat atau ultimate beneficial ownership. Dengan data yang lebih mendetail, transparansi pasar modal Indonesia diharapkan semakin diakui secara global.
Poin krusial lainnya adalah rencana kenaikan porsi saham publik atau free float. OJK mengusulkan kenaikan batas minimum free float dari saat ini 7.5% menjadi 15%.
“Kemudian juga yang ketiga, kami juga sudah menyampaikan proposal terkait rencana kenaikan free float dari pengaturan saat ini di minimum 7,5% menjadi 15% yang tentu pelaksananya akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan bersama seluruh pelaku dalam hal ini,” tutur Hasan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari 8 rencana aksi yang dicanangkan oleh Ketua OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Fokusnya adalah pada klaster transparansi dan penguatan likuiditas pasar.
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pasar modal Indonesia tetap kompetitif dan menarik bagi investor global. OJK memastikan seluruh proses perubahan ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal secara bertahap.
Adapun dari kalangan SRO yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik dan Direktur Utama Kustodian Central Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat. Turut hadir juga Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir.
