STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pertemuan ini berlangsung secara daring di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (11/2/2026). Agenda utama membahas kelanjutan rencana aksi untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 2 Februari lalu. Tim dari Indonesia telah mengirimkan proposal resmi kepada MSCI pada 5 Februari 2026. Fokus utama diskusi kali ini adalah memastikan keselarasan proposal Indonesia dengan metodologi indeks global tersebut.
Ada satu terobosan baru yang muncul dalam pertemuan teknis ini. BEI berencana menerbitkan shareholders concentration list. Daftar ini akan memuat emiten yang memiliki struktur kepemilikan saham sangat terkonsentrasi pada segelintir pihak saja.
Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut langkah ini mengadopsi praktik terbaik di bursa Hong Kong. Di sana, otoritas setempat rutin mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan lebih bagi investor publik.
“Kami juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi, yang juga sudah diterapkan di Hongkong,” ujar Jeffrey Hendrik.
Daftar ini berfungsi sebagai peringatan dini bagi para pelaku pasar. Saham dengan kepemilikan yang sangat terpusat biasanya memiliki porsi free float yang kecil. Kondisi tersebut membuat saham menjadi kurang likuid. Selain itu, pergerakan harganya cenderung rentan terhadap fluktuasi yang tajam.
Selain daftar konsentrasi saham, BEI tetap memperkuat tiga rencana aksi yang sudah ada. Pertama adalah perluasan pengungkapan nama pemegang saham. Batas keterbukaan informasi akan diturunkan dari kepemilikan di atas 5% menjadi di atas 1%.
Kebijakan ini merujuk pada kesuksesan pasar modal India. Struktur pasar India dinilai memiliki kemiripan dengan Indonesia. Jeffrey menilai publikasi data di atas 1% akan meningkatkan transparansi pasar secara signifikan.
“Tentu seluruh aspek sudah dipelajari dengan seksama termasuk dengan apa yang terkait dengan informasi dan data,” kata Jeffrey Hendrik.
Kedua, penyempurnaan klasifikasi data investor di KSEI. Saat ini, identitas investor hanya terbagi dalam 9 kategori. Ke depan, data akan diperinci menjadi 28 sub-kategori agar lebih granular dan akurat.
Ketiga terkait peningkatan ketentuan minimal saham publik atau free float. Batas minimal saham publik akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Aturan ini akan diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh emiten yang tercatat di bursa.
Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendukung rencana ini. Peran KSEI menjadi sangat krusial dalam penyediaan data investor yang lebih mendalam. Koordinasi teknis antara SRO (Self-Regulatory Organization) terus diperkuat untuk memenuhi standar internasional.
“KSEI tentunya men-support sepenuhnya rencana aksi ini yang terkait dengan bidang tugas dan kewajiban dari KSEI dalam konteks sebagai penyedia data,” tutur Samsul Hidayat.
Mengenai jadwal implementasi, BEI melakukan akselerasi pada seluruh lini. Publikasi daftar pemegang saham di atas 1% ditargetkan mulai berjalan pada akhir Februari atau awal Maret 2026. Peluncuran ini akan dilakukan bersamaan dengan shareholders concentration list.
Sementara itu, penyediaan data investor yang lebih detail ditargetkan rampung pada akhir Maret 2026. Untuk aturan free float 15%, proses pengumpulan pendapat masyarakat (rule making rule) berlangsung hingga 19 Februari 2026. Setelah itu, aturan akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seluruh rangkaian reformasi ini diharapkan selesai pada Maret tahun ini. Harapannya, kepercayaan investor global terhadap integritas pasar modal Indonesia semakin meningkat. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi posisi Indonesia dalam indeks MSCI mendatang.
