STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN menegaskan komitmennya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Program ini bertujuan memberikan akses pembiayaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menyampaikan hal ini dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka pada Selasa, (7/12025). Rapat tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri beberapa menteri, seperti Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Agraria Nusron Wahid.
“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon di Jakarta, Rabu (15/1).
BTN juga menawarkan solusi dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan. Hal ini didasari pengalaman BTN saat mendukung Program Sejuta Rumah pada pemerintahan sebelumnya, di mana BTN menyalurkan hampir dua juta unit KPR subsidi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan dukungan APBN sebesar Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan di 2025. Alokasi ini meliputi Rp28,2 triliun untuk FLPP dengan target 220.000 unit rumah, Rp980 miliar untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) bagi 240.000 unit, Rp4,52 triliun untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) bagi 743.940 unit, dan Rp1,8 triliun dari dana Tapera untuk 14.200 unit.
Nixon menyampaikan kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat menjadi solusi terbaik. Masa subsidi diusulkan dipangkas dari 20 tahun menjadi 10 tahun, sementara tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Skema ini tidak membebani APBN dan memberikan angsuran lebih ringan bagi masyarakat.
“Jadi, pemerintah bisa menggunakan subsidinya setelah 10 tahun itu untuk diberikan ke pengajuan baru, sehingga daya jangkaunya lebih luas. Sedangkan tenor kreditnya sudah disepakati usulannya dengan Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk diperpanjang hingga 30 tahun, sehingga ketika bunganya floating, angsurannya juga akan turun,” ujar Nixon.
BTN juga meminta dukungan pemerintah untuk menjamin obligasi yang akan diterbitkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Dengan jaminan pemerintah, BTN dapat memperoleh bunga lebih murah dan pendanaan lebih besar, termasuk dari luar negeri.
Selain obligasi, BTN berharap dapat melakukan sekuritisasi aset dari portofolio KPR FLPP. Langkah ini memungkinkan BTN menjual portofolio KPR Subsidi kepada investor domestik dan asing. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk pengajuan KPR baru.
BTN juga berkomitmen menjangkau pekerja sektor informal seperti pedagang, pelaku usaha mikro, dan pengemudi ojek online. Hingga kini, mereka sudah mencakup 10% dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. Upaya ini bertujuan memperluas akses pembiayaan rumah agar semakin banyak masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya.
“Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” pungkas Nixon.
