STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) pada Senin, 21 Juli 2025. Peresmian ini dilakukan langsung di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan yang berlokasi di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Sebanyak 80.081 koperasi resmi beroperasi dalam program tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal pendanaan untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini. Ia menegaskan skema ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Seperti diketahui, pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam Asta Cita dan sudah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, dari target 80 ribu koperasi, sebagian berasal dari pengembangan koperasi yang sudah ada. Sisanya berasal dari revitalisasi maupun pendirian koperasi baru.
Pemerintah ingin koperasi desa dan kelurahan berjalan optimal sesuai potensi ekonomi lokal.
Setiap kepala desa atau lurah punya peran penting. Mereka bertindak sebagai pembina sekaligus pengawas koperasi. Tak hanya membantu legalisasi, tapi juga bertanggung jawab dalam pengembangan SDM dan tata kelola koperasi.
Sri Mulyani menegaskan pendanaan koperasi ini tidak bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. “Jadi, bukan koperasi yang mengambil likuiditas dari DPK, tapi pemerintah yang menempatkan dana di bank tersebut,” katanya.
Dana tersebut ditempatkan di empat bank. Keempatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).
Dana pemerintah disalurkan ke bank dengan biaya penempatan yang murah. Ini membuat bank bisa memberikan pinjaman ke koperasi dengan bunga rendah, hanya 6%.
Pendanaan juga memanfaatkan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) yang ditempatkan di Bank Indonesia, lalu disalurkan lewat pinjaman perbankan.
Meskipun mendapat dukungan, bank tetap harus melakukan due diligence agar pinjaman benar-benar digunakan untuk membangun ekonomi desa dan kelurahan.
“Sekali lagi, bank harus tetap melakukan due diligence,” tegas Sri Mulyani.
Skema ini dirancang bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Kementerian/Lembaga terkait.
Bunga pinjaman ditetapkan 6%, dengan tenor selama 6 tahun. Masa tenggang cicilan antara 6 hingga 8 bulan, tergantung pada kapasitas usaha koperasi.
OJK dan LPS juga ikut terlibat. Keduanya memberikan dukungan lewat kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, serta penjaminan simpanan.
Tujuannya agar likuiditas tidak mengganggu DPK bank dan kredit tetap disalurkan secara hati-hati.
“Pemerintah juga memberikan penjaminan terhadap pinjaman tersebut,” ungkap Sri Mulyani.
Untuk mendukung skema ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No. 49 Tahun 2025. Aturan ini menjadi dasar hukum dalam proses peminjaman antara koperasi dan bank.
Kementerian Dalam Negeri akan mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pengembalian pinjaman.
Sementara itu, Kementerian Desa dan PDT akan mengatur mekanisme yang sama di tingkat desa.
Tujuan akhirnya, koperasi bisa mendapatkan pembiayaan dengan risiko terukur dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa tanpa menciptakan moral hazard.
“Pemerintah mengambil sebagian risiko, tetapi semua pihak tetap harus bertanggung jawab,” kata Sri Mulyani.
