STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Sembilan fraksi yang bernaung di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2024. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji, yang menerima usulan dari Menteri BUMN, Erick Thohir.
Sarmuji, dari Partai Golkar, menyatakan bahwa banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI. Ia menyebutkan bahwa jumlah PMN yang diberikan negara saat ini jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN kepada negara.
“Dividen yang diberikan BUMN kepada negara lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN,” ujar Sarmuji.
Hal senada juga diungkapkan oleh Haris Turino dari fraksi PDIP. Haris menyadari bahwa dividen BUMN kepada negara mencapai Rp 279,7 triliun selama tahun 2019-2024, lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 triliun.
“Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP. Dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN,” ujar Haris.
Dukungan juga datang dari Fraksi PKB. Melalui juru bicaranya, Tommy Kurniawan, PKB berharap PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN.
“Kami berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kinerja agar pemberian PMN bersifat riil dan penggunaannya selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN,” tambah Tommy.
Komisi VI DPR RI berharap bahwa dengan dukungan ini, BUMN dapat terus berkontribusi signifikan dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
