STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto menuai banyak sorotan. Sejumlah pihak mengkritik dan mempertanyakan manfaat serta tata kelola lembaga ini.
Situasi ini menarik perhatian Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lewat akun X resminya, @SBYudhoyono, ia memberikan pandangannya soal kontroversi yang berkembang.
“Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat dan juga politisi,” tulis SBY di akun X resminya, Minggu (2/3/2025).
Menurutnya, ada kekhawatiran bahwa Danantara justru bisa menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. “Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.
SBY menyebut ada sejumlah hal yang disorot, mulai dari governance, transparansi, hingga akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Ia juga menyinggung potensi konflik kepentingan dan keterlibatan politik yang tidak semestinya dalam pengelolaannya.
Meski begitu, SBY menilai niat dan tujuan Presiden Prabowo membentuk Danantara sebenarnya baik. “Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy),” katanya.
Ia meminta agar kritik terhadap Danantara tidak dianggap negatif, melainkan sebagai bentuk perhatian agar lembaga ini benar-benar bisa berjalan sesuai tujuan awalnya. “Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” jelasnya.
SBY pun memberikan pesan penting bagi pengelola Danantara. “Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki ‘good governance’, kecakapan pengelola, ‘economic & business judgement’ yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Danantara harus bebas dari kepentingan politik dan perkembangannya harus terus diinformasikan kepada masyarakat. “Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, ‘politics free’ dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
BPI Danantara akan mengelola aset senilai US$ 900 miliar dengan tujuan memperkuat investasi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Peresmian Danantara ditandai dengan penandatanganan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah aturan tentang BUMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang tata kelola Danantara. Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 terkait pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Dalam struktur organisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Konsep sovereign wealth fund seperti Danantara bukanlah hal baru. Sejumlah negara telah memiliki lembaga serupa, seperti Government Pension Fund Global di Norwegia, Temasek Holdings di Singapura, serta Qatar Investment Authority di Qatar. Dana ini biasanya dikelola untuk investasi di berbagai sektor strategis, termasuk teknologi, energi terbarukan, dan rantai pasokan global.
Di tahap awal, Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), Mind ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).
