BPS Catat Ekonomi RI Tumbuh 5,29% di Triwulan II-2026, Ekonom Soroti Tantangan Ekspor

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara triwulanan (quarter-to-quarter/qtq), ekonomi nasional juga tumbuh 3,73% dibanding triwulan I-2026.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis BPS pada Rabu (5/8/2026), perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun. Sementara PDB atas dasar harga konstan 2010 tercatat Rp3.576,2 triliun.

Dari sisi produksi, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mencatat pertumbuhan tertinggi secara tahunan sebesar 10,81%.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 15,97% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,73% ditopang oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 12,26%. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Pemerintah juga mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,08%.

Untuk periode semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% dibanding semester I-2025 (c-to-c). Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,83%. Sementara dari sisi pengeluaran, Konsumsi Pemerintah meningkat 18,62%.

BPS juga mencatat kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional pada triwulan II-2026 dengan kontribusi 56,47% terhadap PDB Indonesia. Kawasan ini sekaligus mencatat pertumbuhan ekonomi 5,65% secara tahunan.

Menanggapi data tersebut, Ryan Kiryanto, Ekonom Senior, Praktisi Perbankan, dan Associate Faculty LPPI, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 menunjukkan kinerja yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global.

"Realisasi pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia sebesar 5,29% yoy atau 5,34% ctc atau 3,73% qtq merupakan kinerja yang baik terutama di tengah gejolak internasional dan risiko geopolitik yang masih membayangi," kata Ryan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ryan mengatakan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi langsung menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, kontraksi pada ekspor dan impor perlu mendapat perhatian pemerintah.

"Hanya saja, dari ekspor dan impor yang tumbuh negatif atau kontraksi, perlu menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Menurut Ryan, jika neraca dagang pada bulan-bulan berikutnya masih tertekan akibat risiko geopolitik, kebijakan tarif Amerika Serikat sebesar 10%, melemahnya permintaan global, serta penurunan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan bauksit, pemerintah perlu mendorong ekspor produk manufaktur sebagai alternatif.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan kelompok berpendapatan rendah, mempertahankan efektivitas belanja pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, perlindungan sosial, serta mendorong investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Ryan juga menilai peningkatan daya saing melalui reformasi birokrasi yang lebih efisien dan ramah dunia usaha perlu terus dilakukan. Di sisi lain, kepastian regulasi juga dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi, pasar, dan investor.

"Harapannya tentu agar target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3-5,6% di tahun 2026 ini — yang berkesinambungan, berkualitas atau inklusif — bisa tercapai sekaligus sebagai modal berharga menjelang tahun 2027," tutup Ryan.