STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah menegaskan komitmen fasilitasi impor produk pertanian senilai USD 4,5 miliar atau sekitar Rp75,38 triliun (asumsi kurs Rp16.750 per USD) merupakan kerja sama business-to-business (B2B). Program ini berjalan dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/3/2026). Langkah ini dipastikan bukan beban bagi APBN. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dan penjaga standar mutu produk. Seluruh keputusan mengenai transaksi serta pembiayaan berada sepenuhnya di tangan sektor swasta.
Amerika Serikat (AS) merupakan mitra dagang strategis sekaligus tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia. Pada 2025, ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 31,0 miliar atau setara Rp519,25 triliun. Nilai ekspor tersebut menyumbang sekitar 11% dari total ekspor global Indonesia yang mencapai USD 282,9 miliar atau sekitar Rp4.738,57 triliun. Menjaga akses pasar ke Amerika Serikat menjadi langkah yang sangat rasional. Hal ini bertujuan untuk melindungi daya saing produk-produk nasional di kancah internasional.
Kerja sama perdagangan ini juga memiliki peran krusial bagi keberlangsungan industri nasional. Indonesia masih memerlukan impor komoditas tertentu seperti gandum. Bahan baku tersebut sangat dibutuhkan oleh industri makanan olahan yang hasilnya diekspor kembali. Pasokan yang stabil dan harga kompetitif akan melindungi daya saing produk nasional.
Pelaku usaha dalam negeri mendapatkan manfaat berupa kepastian pasokan bahan baku. Mereka bisa memperoleh bahan berkualitas dengan harga yang lebih bersaing. Secara data, porsi impor pertanian dari Amerika Serikat sebenarnya masih relatif kecil dibandingkan total impor nasional.
Data tahun 2025 mencatat impor produk pertanian dari AS sebesar USD 1,21 miliar (sekitar Rp20,27 triliun). Angka ini tergolong kecil dibandingkan total impor komoditas serupa dari seluruh dunia yang mencapai USD 13,2 miliar (sekitar Rp221,10 triliun). Porsi impor dari AS hanya 9,2%.
“Keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta,” ujar Haryo dalam keterangannya.
Secara lebih rinci, impor sereal (HS10) dari AS tercatat senilai USD 375,9 juta atau sekitar Rp6,29 triliun. Nilai ini hanya menyumbang sekitar 10% dari total kebutuhan sereal nasional sebesar USD 3,7 miliar atau Rp61,97 triliun. Untuk komoditas kedelai atau soybeans (HS12), impor dari AS hanya sebesar USD 1,0 juta atau Rp16,75 miliar dari total impor nasional senilai USD 1,6 miliar atau Rp26,8 triliun.
Kerja sama ini telah ditindaklanjuti melalui Nota Kesepahaman (MoU) dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 7 Juli 2025. Tahap kedua dilakukan pada Indonesia-AS Business Summit, 19 Februari 2026 lalu.
Asosiasi pengusaha seperti Kadin dan APINDO memberikan dukungan penuh terhadap kesepakatan ini. Pemerintah terus menjamin setiap produk impor memenuhi standar mutu dan keamanan. Langkah tegas akan diambil jika terjadi gangguan pada pasar domestik.
“Bukan pembelian yang dibiayai oleh APBN,” tegas Haryo.
Fasilitasi ini menjadi bagian dari strategi memperkuat akses pasar global. Orientasi utama tetap pada kepentingan ekonomi serta kedaulatan nasional.
“Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu,” tandasnya.
