KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5,6-6,0% pada 2026

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Cmenilai stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan II 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kondisi tersebut ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan antarlembaga untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan itu dihasilkan dalam Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 yang digelar pada 28 Juli 2026. KSSK terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia yang saat ini diwakili Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam siaran persnya, KSSK menyatakan, "Hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas."

KSSK mencermati tekanan eksternal kembali meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. Meski demikian, perekonomian domestik dinilai masih memiliki ketahanan yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan sektor keuangan yang stabil.

Pada sisi global, KSSK menilai konflik di Timur Tengah masih menjadi sumber ketidakpastian. Gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatnya risiko terhadap perdagangan global mendorong tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju. IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026 menjadi 3,0% dari sebelumnya 3,1%.

Di dalam negeri, ekonomi Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat. Konsumsi rumah tangga ditopang daya beli masyarakat, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, serta stimulus pada masa libur sekolah. Investasi didukung proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat seiring percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 ASN, dan penyaluran bantuan sosial.

KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6-6,0%. "Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 5,6-6,0% yoy," tulis KSSK.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Januari-Juni 2026 masih mencatat surplus sebesar USD3,58 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 mencapai USD145,6 miliar, setara pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai tukar rupiah tercatat Rp17.994 per dolar AS pada 31 Juli 2026.

Inflasi juga tetap terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2026 tercatat 2,88%, turun dari 3,34% pada bulan sebelumnya. Inflasi inti berada di level 2,76%, sedangkan inflasi kelompok volatile food turun menjadi 2,52%. KSSK memperkirakan inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5±1%.

Di sektor fiskal, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4%. Belanja Negara mencapai Rp1.656,0 triliun, naik 17,8%, sedangkan Pembiayaan Anggaran terealisasi Rp452,0 triliun atau tumbuh 59,4%. APBN tetap diarahkan sebagai shock absorber, agent of development, dan pelindung masyarakat melalui subsidi, kompensasi, bantuan sosial, serta program prioritas pemerintah.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% pada Juli 2026 setelah sebelumnya menaikkan suku bunga secara bertahap sejak Mei 2026. BI juga memperluas berbagai kebijakan untuk menarik aliran modal asing, memperdalam pasar uang dan pasar valas, serta menjaga likuiditas perbankan.

Di pasar keuangan, IHSG sempat terkoreksi pada triwulan II 2026, namun mulai pulih pada Juli. Per 31 Juli 2026, IHSG ditutup di level 6.236,13, menguat 10,51% dibandingkan akhir Juni. Hingga 31 Juli 2026, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp113,13 triliun, terutama berasal dari penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebesar Rp98,27 triliun.

Intermediasi perbankan juga tetap kuat. Kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67% menjadi Rp9.080,9 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 10,21% menjadi Rp10.281,8 triliun. Rasio permodalan (CAR) berada di level 23,70%, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) gross tercatat 2,09% dan NPL net 0,82%.

Di sektor jasa keuangan, OJK melanjutkan berbagai langkah penguatan stabilitas, termasuk percepatan pembaruan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), penguatan implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), percepatan reformasi integritas pasar modal, pendalaman pasar, serta peningkatan pelindungan konsumen melalui pengaturan mengenai penyampai informasi sektor jasa keuangan.

Sementara itu, LPS mencatat 99,94% rekening bank umum atau sekitar 696 juta rekening masih dijamin penuh hingga Rp2 miliar. LPS juga menegaskan persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) terus berjalan dan akan berlaku paling lambat pada Januari 2028.

Menutup pernyataannya, KSSK menegaskan akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan SSK," tulis KSSK.