STOCKWATCH.ID (NEWYORK) – Microsoft resmi mengubah kebijakan dukungan teknis untuk proyek pertahanan Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini memastikan insinyiur berbasis di China tidak lagi terlibat dalam mendukung layanan cloud untuk klien pemerintah AS, termasuk Departemen Pertahanan.
Mengutip CNBC International, langkah ini diumumkan hanya beberapa hari setelah laporan investigasi dari ProPublica menyebutkan ketergantungan Pentagon terhadap tim insinyiur Microsoft yang berada di China. Laporan itu memicu kekhawatiran serius soal risiko keamanan nasional dan serangan siber.
“Sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang muncul awal pekan ini tentang insinyur asing yang diawasi AS, Microsoft telah melakukan perubahan pada dukungan kami terhadap pelanggan Pemerintah AS untuk memastikan tidak ada tim teknik yang berbasis di China yang memberikan bantuan teknis pada layanan cloud pemerintah dan layanan terkait Departemen Pertahanan,” tulis Frank Shaw, Chief Communications Officer Microsoft, dalam unggahan di platform X, Jumat lalu.
Perubahan ini berdampak langsung pada layanan Microsoft Azure, divisi cloud perusahaan yang disebut-sebut menyumbang lebih dari 25% dari total pendapatan. Azure kini lebih besar dari Google Cloud, meskipun masih di bawah Amazon Web Services dalam hal skala pasar.
Dalam laporan keuangan kuartal pertama, Microsoft mencatat lebih dari setengah dari total pendapatan sebesar US$70 miliar berasal dari pelanggan di Amerika Serikat. Perusahaan juga menerima pendapatan besar dari kontrak pemerintah.
Pada 2019, Microsoft pernah memenangkan kontrak pertahanan senilai US$10 miliar. Namun, kontrak itu dibatalkan pada 2021 setelah melalui proses hukum. Kemudian pada 2022, Departemen Pertahanan membagikan kontrak cloud senilai total hingga US$9 miliar kepada Amazon, Google, Oracle, dan Microsoft.
ProPublica juga mengungkap bahwa dukungan teknis dari tim Azure di China dilakukan di bawah pengawasan “digital escort” dari AS. Namun, para pengawas ini dinilai kurang memiliki kemampuan teknis dibandingkan teknisi yang mereka awasi.
Situasi tersebut dinilai bisa membuka celah bagi potensi serangan siber dari luar negeri. “Ini jelas tidak bisa diterima, apalagi di tengah ancaman digital yang semakin kompleks saat ini,” ujar Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam video yang diunggah ke X.
Ia menyebut arsitektur sistem yang digunakan sebagai warisan lama dari era pemerintahan Obama dan mengatakan Departemen Pertahanan akan meninjau sistemnya untuk mendeteksi pola serupa di tempat lain.
Sebelumnya, Microsoft menyampaikan kepada ProPublica bahwa seluruh karyawan dan kontraktor mereka telah bekerja sesuai dengan aturan pemerintah AS.
“Kami tetap berkomitmen memberikan layanan paling aman kepada pemerintah AS, termasuk bekerja sama dengan mitra keamanan nasional kami untuk menilai dan menyesuaikan protokol keamanan bila diperlukan,” kata Shaw.
Keputusan ini menandai upaya Microsoft untuk memperkuat kepercayaan pemerintah AS terhadap keamanan layanan cloud mereka, sekaligus merespons tekanan publik dan risiko geopolitik yang semakin tinggi.
apakah isu tentang akan munculnya windows 12 benar terjadfi?