Pengecualian DHE SDA untuk Amerika Serikat Dinilai Inkonstitusional, Koalisi Sipil Ingatkan Potensi Kerugian Negara

Akademisi LCITI-UI, Hadi Rahmat Purnama, melihat ada indikasi pemerintah mencoba melompati proses ratifikasi melalui undang-undang. Ia mengingatkan Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 mewajibkan ratifikasi melalui UU untuk perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat.

"Pemberian pengecualian DHE SDA kepada AS oleh Pemerintah harus mempunyai dasar yang jelas. Pemerintah berupaya melakukan pengaturan seperti dalam komitmen ART tanpa proses ratifikasi Perjanjian ART melalui UU dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum," tegas Hadi.

Salsabila Aziziah dari Puanifesto menyayangkan kurangnya transparansi dan konsultasi publik dalam proses ini. Ia menilai langkah pemerintah terkesan terburu-buru. Salsabila meminta DPR RI tidak hanya menjadi stempel pemerintah dan harus melakukan analisis dampak yang serius.

Direktur INFID, Siti Khoirun Ni’mah, juga mendesak pemerintah mematuhi putusan MK. Ia khawatir pembebasan transfer keuntungan secara bebas akan menekan fiskal dan memperlebar defisit APBN.

Hana Saragih, Peneliti FIAN Indonesia, menyoroti aturan trade balancing requirement yang membebani Indonesia. Indonesia berpotensi dipaksa membeli lebih banyak produk impor dari AS.