STOCKWATCH.ID (JAKARTA) — PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Selasa, 20 Januari 2026. Perseroan memaparkan pembaruan proyek, agenda hilirisasi nikel, serta kepatuhan operasional.
Dalam forum tersebut, INCO menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Apresiasi juga diberikan kepada MIND ID selaku holding atas peran pembinaan industri pertambangan.
Perseroan menilai dialog terbuka berbasis data menjadi elemen penting. Hal ini bertujuan memperkuat tata kelola dan mendorong keberlanjutan industri nikel nasional.
Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, menegaskan komitmen perusahaan mendukung hilirisasi. Fokus utama mencakup pengembangan proyek pengolahan lanjutan untuk rantai nilai kendaraan listrik.
“Penjelasan kami dalam RDP menegaskan operasional eksisting, khususnya di Sorowako dan fasilitas smelter, memperoleh alokasi penuh. Sementara untuk proyek pertumbuhan, pendekatannya bertahap dan terukur. Ini merupakan bagian dari tata kelola produksi yang sehat dan patuh terhadap regulasi,” ujar Bernardus Irmanto.
Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026, INCO mengalokasikan 100% kegiatan untuk operasional eksisting di Sorowako. Langkah ini demi menjamin keberlanjutan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang sudah berjalan.
Di sisi lain, sekitar 30% alokasi ditujukan bagi Indonesia Growth Projects (IGP). Proyek ini meliputi wilayah Pomalaa, Morowali, dan Sorowako Limonite yang kini tengah dikembangkan secara bertahap.
Manajemen juga memberikan klarifikasi mengenai aspek perizinan lahan. Seluruh kegiatan di kawasan hutan dipastikan telah mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Pemerintah.
Perseroan menegaskan tidak melakukan aktivitas operasional di luar lingkup izin yang sah. Setiap penyesuaian dalam proses persetujuan RKAB merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
Langkah tersebut diambil sebagai penghormatan terhadap kewenangan negara dalam menata produksi nasional. Manajemen menekankan penyesuaian ini bukan akibat dari pelanggaran perizinan.
Melalui forum RDP ini, INCO berharap publik memahami informasi secara utuh dan proporsional. Keselarasan antara pelaku usaha dan regulator menjadi kunci utama keberhasilan hilirisasi nasional.
