STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2024 menunjukkan hasil positif, meskipun masih mengalami defisit. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menegaskan kinerja belanja semakin baik dan tetap terkendali. Pendapatan negara pun tumbuh positif dan terus dioptimalkan.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, atau sekitar 80,2% dari target APBN, meningkat 0,3% dibanding tahun lalu. Menurut Deni, peningkatan pendapatan ini didorong oleh penerimaan pajak yang optimal. Penerimaan pajak menyumbang Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target. “Penerimaan Oktober 2024 meningkat 19,6% dibanding bulan lalu, didorong pembayaran Pajak Penghasilan Badan dan penurunan restitusi.” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Sektor kepabeanan dan cukai juga mencatat pertumbuhan sebesar 4,9% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Adapun total penerimaan dari sektor ini mencapai Rp231,7 triliun atau 72,2% dari target APBN. Deni menambahkan, Bea masuk meningkat 4,2%, didorong nilai impor yang naik dan penguatan kurs dolar AS. Bea keluar tumbuh signifikan 46,8% berkat kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah, sementara cukai mendaki 2,7%.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp477,5 triliun atau 97,1% dari target, meski turun 3,4% dibanding tahun lalu. Penurunan ini disebabkan moderasi harga komoditas seperti batubara dan penurunan lifting migas. Meski begitu, setoran dividen BUMN dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tetap mendukung PNBP.
Di sisi belanja, APBN mencatat pengeluaran sebesar Rp2.556,7 triliun atau 76,9% dari pagu, naik 14,1% dibanding tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.834,5 triliun, mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp933,5 triliun dan belanja non-K/L Rp901,0 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, program bantuan sosial, pelaksanaan Pemilu, serta gaji ASN/TNI/Polri.
Sektor kesehatan dan ketahanan pangan juga mendapat porsi signifikan dalam belanja negara. Hingga Oktober, belanja kesehatan tercatat mencapai Rp147,1 triliun atau 78,4%, sedangkan ketahanan pangan mencapai Rp91,1 triliun atau 79,7%. Selain itu, dana untuk pendidikan dan infrastruktur juga tetap diprioritaskan dengan alokasi masing-masing sebesar Rp463,1 triliun (69,6%) dan Rp282,9 triliun (66,8%).
Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp722,2 triliun atau 84,2% dari pagu, tumbuh 8% dibanding tahun lalu. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus menunjukkan peningkatan penyaluran, mendukung pemerataan pembangunan di daerah.
Pembiayaan investasi pemerintah tercatat Rp69,66 triliun, yang dialokasikan untuk sektor prioritas, termasuk FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan perusahaan BUMN strategis seperti PT BPUI, PT Hutama Karya, dan PT WIKA.
Secara keseluruhan, APBN Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun atau 1,37% dari PDB, dengan keseimbangan primer positif Rp97,1 triliun. Pembiayaan anggaran mencapai Rp383,0 triliun atau 73,3% dari target. Defisit dikelola dengan efisien untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
APBN terus dimaksimalkan sebagai penopang ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi kuartal III tercatat 4,95%, didukung konsumsi rumah tangga.
