STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana. Pengelolaan fiskal tetap dijaga agar kredibel dan terukur.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, menyampaikan laporan ini dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta. Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan mencapai Rp105,06 triliun. Angka ini setara 15,2% dari target tahun ini.
Capaian tersebut terpantau lebih rendah daripada Januari 2025 yang menyentuh 29,6%. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,” ujar Juda, Senin (23/2/2026).
Strategi yang adaptif ini bertujuan menjaga stabilitas APBN. Pemerintah juga ingin memastikan pengelolaan utang tetap berkelanjutan. Sebagian besar pendanaan utang berasal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid meski ada tekanan global. Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio mencapai 2,2 kali.
Untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga menunjukkan hasil positif. Rata-rata bid to cover ratio pada tiga lelang pertama tercatat 3,8 kali. Level imbal hasil (yield) lelang pun tetap terjaga stabil.
“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada,” jelas Juda.
Pemerintah terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar SBN. Selain utang, fokus pemerintah tertuju pada pembiayaan investasi.
Tahun ini, alokasi pembiayaan investasi dipatok sebesar Rp203 triliun. Dana ini difokuskan untuk sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.
Hingga akhir Januari 2026, realisasi pembiayaan investasi sudah mencapai Rp22,73 triliun. Sebagian besar dana mengalir ke Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.
Pemerintah juga menerima kembali investasi senilai Rp49 miliar. Dana ini berasal dari pelunasan pinjaman PEN Daerah.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan,” pungkas Juda.
Kebijakan ini diharapkan mampu menyejahterakan petani. Pemerintah juga ingin memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
