STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) resmi menambah tiga Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru untuk memperluas lini bisnisnya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi biaya dan memperkuat posisi di industri telekomunikasi.
Direktur Utama WIFI, Yune Marketatmo, menyampaikan penambahan KBLI baru ini mencakup perdagangan besar peralatan telekomunikasi (46523), aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (61200), serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya (77399).
“Dengan ditambahkannya KBLI tersebut secara langsung pada entitas Perseroan maka akan memberikan dampak positif, dimana hal ini selain memberikan lini bisnis baru, juga diharapkan meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan Perseroan biaya dalam operasional di masa yang akan datang,” ujar Yune dalam keterbukaan informasi dikutip Selasa (21/10/2025).
Penilaian independen dari KJPP Syarif Endang & Rekan (MSE) menunjukkan ketiga kegiatan usaha tersebut layak dijalankan. Berdasarkan studi kelayakan, penambahan KBLI 46523 memiliki nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp44,86 miliar dengan Profitability Index (PI) 3,28 dan periode pengembalian investasi atau Payback Period (PP) 10 bulan.
Untuk KBLI 61200, hasil studi menunjukkan NPV mencapai Rp9,66 triliun, Internal Rate of Return (IRR) 58,66%, PI 1,77, dan PP 4 tahun 3 bulan. Sedangkan KBLI 77399 memiliki NPV Rp569,18 miliar, IRR 45,74%, PI 1,69, dan PP 3 tahun 7 bulan. Seluruh indikator tersebut dinyatakan memenuhi syarat kelayakan finansial.
Dari sisi keuangan, perusahaan memperkirakan tambahan tiga KBLI ini dapat mendorong kenaikan laba usaha sekitar Rp23 miliar dan laba bersih sekitar Rp18 miliar.
Rencana ini mendapat dukungan dari tenaga profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri telekomunikasi. WIFI menilai langkah bisnis baru tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat layanan internet berkecepatan tinggi dengan biaya yang lebih hemat.
Sebagai bagian dari proses regulasi, perusahaan akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 26 November 2025. Pengumuman resmi terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan keterbukaan informasi pada 20 Oktober 2025.
