Ditagih MSCI, OJK Perintahkan SRO Buka-bukaan Data UBO atau 'Pemilik Asli' di Balik Saham"

Agenda reformasi ini tidak berhenti pada urusan data. SRO pasar modal segera menerbitkan ketentuan mengenai ambang batas minimal saham publik (free float) sebesar 15%. Kebijakan ini akan diikuti dengan pengawasan ketat dan penerapan transparansi yang lebih baik.

OJK juga tidak segan memasang sanksi berat bagi perusahaan yang membandel. Otoritas akan menetapkan kebijakan pintu keluar (exit policy) bagi emiten atau perusahaan publik yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan hanya perusahaan kredibel yang melantai di bursa.

Mahendra memandang masukan dari MSCI sebagai sinyal positif. Lembaga global tersebut dinilai masih ingin mempertahankan saham emiten Indonesia dalam indeks mereka. Hal ini menunjukkan pasar modal Indonesia sebenarnya sangat potensial dan layak investasi bagi investor internasional.

“Apa pun respons dari MSCI terhadap penyesuaian yang sedang dikaji, kami akan memastikan penyesuaian lebih lanjut, jika diperlukan, akan dilaksanakan sampai final sehingga dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI,” lanjutnya.

Koordinasi Tingkat Tinggi di Tengah Badai