Ditagih MSCI, OJK Perintahkan SRO Buka-bukaan Data UBO atau 'Pemilik Asli' di Balik Saham"

Guna mengawal stabilitas nasional, koordinasi tingkat tinggi dilakukan di kantor Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada hari yang sama. Pertemuan rutin yang berubah menjadi rapat mendesak ini dihadiri oleh Mahendra Siregar, Menteri Keuangan, serta CEO Danantara, Rosan Roeslani. Turut hadir jajaran pimpinan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Pemerintah sepakat gejolak pasar ini harus menjadi momentum bagi BP BUMN dan Danantara untuk mempercepat reformasi regulasi. Konsolidasi aset negara di bawah Danantara harus dilakukan dengan standar transparansi tertinggi. Hal ini krusial untuk memulihkan kepercayaan investor asing yang sempat goyah akibat ancaman klasifikasi ulang menjadi Pasar Perintis (Frontier Market).

Selain upaya jangka panjang, OJK telah menyiapkan "peluru" jangka pendek untuk meredam kepanikan pasar. Sejumlah instrumen kebijakan siap dioptimalkan, mulai dari mekanisme pembelian kembali (buyback) saham tanpa RUPS, trading halt, hingga penyesuaian batasan Auto Rejection Bawah (ARB).

Sebagai otoritas pengawas, OJK berjanji menjaga kepastian kebijakan agar pasar modal Indonesia tetap kompetitif di kancah global. Target besarnya adalah memastikan seluruh peningkatan transparansi selesai sebelum tinjauan MSCI pada Mei 2026 mendatang. Jika gagal, Indonesia harus bersiap menghadapi pengurangan bobot indeks atau bahkan turun kelas status pasar.