STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat penunjukan Jeffrey Hendrik sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Penunjukan ini menyusul pengunduran diri pimpinan bursa sebelumnya Iman Rachman pada Jumat (31/1/2026).
Purbaya menyebut Jeffrey akan langsung menjalankan tugas krusial pada Senin pekan depan. Agendanya adalah bertemu dengan tim dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pertemuan tersebut sangat penting untuk masa depan pasar modal Indonesia. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan internal bursa.
“Pemerintah nggak ikut campur. Kita menjadi punggungnya aja biar kerja,” ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu malam (31/1/2026).
Purbaya menambahkan BEI merupakan lembaga independen. Otoritas bursa memiliki prosedur internal sendiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.
“Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur yang ada di internal mereka,” kata Purbaya.
Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan mekanisme internal telah berjalan. Rapat Direksi telah menunjuk pejabat Direktur Utama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
Jeffrey menjamin operasional bursa tetap berjalan normal. Proses pengambilan keputusan manajemen dipastikan tidak akan terganggu.
“Semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor,” tegas Jeffrey.
BEI berkomitmen membangun pasar modal berkelas dunia. Fokus utama saat ini adalah meningkatkan standar transparansi serta tata kelola perusahaan.
Sementara itu, Corporate Secretary BEI Kautsar Primadi Nurahmad memberikan kepastian waktu pengumuman. Identitas resmi pimpinan transisi ini akan segera dibuka ke publik.
“Akan diumumkan Pjs Dirut nya sebelum dibukanya perdagangan Senin,” ungkap Kautsar.
Pertemuan dengan MSCI pada Senin mendatang akan membahas poin-poin krusial. Salah satunya terkait proposal penyesuaian perhitungan free float saham.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Pemerintah fokus meningkatkan transparansi dan integritas pasar.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan reformasi pasar modal secara struktural. Langkah ini bertujuan menciptakan pasar yang lebih likuid dan berintegritas tinggi.
Salah satu kebijakan utama adalah kenaikan batas minimum saham publik atau free float. Angkanya akan dipatok menjadi 15% guna mengikuti standar global.
Kebijakan ini membuat semakin banyak saham yang dilepaskan ke masyarakat. Bursa pun diharapkan menjadi lebih transparan dan aktif bertransaksi.
Pemerintah juga mendorong percepatan demutualisasi bursa. Evolusi ini penting agar Bursa Efek Indonesia sejajar dengan bursa modern di tingkat internasional.
Selain itu, aturan mengenai beneficial ownership atau pemilik akhir akan diperketat. Kejelasan terkait afiliasi pemegang saham menjadi prioritas utama.
Sebelumnya, pasar modal Indonesia sempat bergejolak hebat. Laporan MSCI menyoroti masalah transparansi dan mekanisme free float di tanah air.
MSCI bahkan mengancam akan menurunkan posisi Indonesia. Status Indonesia terancam turun dari Emerging Market menjadi Frontier Market.
Kabar ini sempat memicu kepanikan luar biasa di lantai bursa. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 8%.
Kondisi tersebut memaksa otoritas melakukan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Kebijakan darurat ini terjadi selama dua hari berturut-turut.
